Demokrat akan kritisi Jokowi jika buat kesalahan
Merdeka.com - MK menolak seluruh gugatan hasil pilpres yang diajukan Prabowo - Hatta . Sejumlah kalangan menilai, pasca putusan ini konstelasi politik bakal berubah.
Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasih mengatakan, sejauh ini partainya masih di koalisi Prabowo-Hatta. Menurut dia, Demokrat akan menjadi penyeimbang yang obyektif di parlemen.
"Sampai sekarang Demokrat berada di koalisi merah putih. Seperti Pak SBY sampaikan, kita akan jadi penyeimbang yang objektif. Bagus kita dukung, tidak maka kita kritisi," ujar Achsanul saat dihubungi, Jumat (22/8).
Dia menilai, Demokrat tak takut jika harus berada di luar pemerintahan, karena sudah berkuasa selama 10 tahun. Namun, dia juga tak menampik jika kemungkinan Demokrat bakal menjadi bagian pemerintahan Jokowi - JK .
"Kita lihat situasi di internal koalisi merah putih. Sampai sekarang tidak ada perubahan," tegas Achsanul yang juga calon anggota BPK ini.
Diketahui, Jokowi menyebut bahwa PAN dan Demokrat kemungkinan besar akan bergabung di pemerintahannya nanti. Namun hal ini akan diputuskan setelah adanya putusan MK .
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaGerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya