Merdeka.com - Demokrat setuju dengan rencana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 kursi. Hal ini akan dilakukan dalam penggodokan revisi UU MD3 yang tengah dibahas di parlemen bersama pemerintah.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menganggap, hal itu merupakan bentuk penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Sistem ketatanegaraan kita memang harus diperkuat. Oleh kerena itu apa yang ingin kita nyatakan memperkuat sistem ketatanegaraan itu adalah perkuatan pada MPR," tegas Hinca saat ditemui di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Menurutnya, setiap partai memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan hal itu, tak terkecuali juga bagi Partai Demokrat. Terlebih lagi, lanjut Hinca, dalam beberapa tahun ini Indonesia dirundung berbagai permasalahan. Termasuk yang baru-baru ini terjadi mengenai konflik di Papua.

"Soal intoleransi, radikalisme, soal banyak hal soal fundamental bernegara. Saya kira saatnya untuk semua kita terutama parpol di MPR untuk mulai fokus lagi memperkuat sistem (ketatanegaraan)," ucap Hinca.

Di mata Hinca, sistem ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi hingga saat ini terus mengalami pelemahan. "Pasca reformasi ini kita agak longgar dan sekarang itu menjadi pelajaran yang baik untuk semua," katanya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com