Merdeka.com - Deklarasi dukungan politik Partai NasDem pada Ridwan Kamil pada Minggu (19/3) kemarin untuk maju sebagai calon gubernur berpotensi blunder bagi karir politiknya. Sebab, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dinilai terlalu dini menerima pinangan dari partai pimpinan Surya Paloh itu.

Hal itu berdasarkan pengamatan Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi.

"Langkah terlalu dini menerima pinangan untuk dicalonkan sebagai cagub pada Pilgub 2018 mendatang menjadi potensi masalah yang tidak sedikit,‎" kata Muradi pada merdeka.com.

Ada lima alasan mengapa potensi blunder yang dilakukan Emil usai dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur dari NasDem. Menurut Muradi pertama, deklarasi tersebut membuat warga Bandung merasa ditinggalkan. Dengan waktu kurang dari dua tahun, kehadiran Emil pada deklarasi tersebut juga mensiratkan ambisi politik yang menggebu.

"Pasca deklarasi ini juga akan membawa konsekuensi mengganggu konsentrasi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala daerah di Kota Bandung," ujarnya.

Selanjutnya, deklarasi tersebut juga secara eksplisit menutup ruang koalisi bersama dalam pengajuan Ridwan Kamil sebagai bakal cagub Jabar. Dengan hanya lima kursi di DPRD Jabar, keberadaan NasDem tentu tidak akan bisa mengajukan sendiri dalam mengusung calon dan itu perlu dukungan dari partai lain.

"Langkah NasDem dengan mengambil momentum tersebut akan membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk ikut dalam gerbong dukungan pada Emil," jelasnya.

Ketiga, Emil juga berpotensi tersandera oleh politik kepentingan dari partai NasDem. Betapapun partai NasDem menegaskan tetap membuka ruang bagi dukungan bersama, tapi sebagai partai yang pertama kali mengusung dan mendeklarasikan, partai ini akan memilih untuk membangun daya tawar politik kepada partai-partai politik lainnya.

Selanjutnya keempat, pasca deklarasi tersebut tentu akan mengubah peta politik di Jabar. Partai-partai politik yang sejak awal menunggu waktu tepat kemudian melihat situasi tersebut bukan tidak mungkin akan membangun barisan yang lebih kokoh namun pragmatis. Kata dia, misalnya Partai Golkar dan PDIP yang kecil kemungkinan melakukan koalisi dengan PKS, maka hal tersebut dimungkinkan untuk mengusung calon yang dianggap bisa mematahkan posisi politik Emil di Jabar.

Dan terakhir, menurutnya, karena peta berubah, maka potensi hasil survei juga akan mengubah hasil dari yang selama ini beredar dari hasil sejumlah survei di Jabar. Artinya jika sinisme menguat karena deklarasi terlalu dini untuk maju di Jabar, maka posisi Emil berpotensi secara bertahap akan goyah juga dan tergeser dari puncak.

"Situasi ini jika tidak dikelola dengan baik, maka nasib Emil akan sama dengan Dede Yusuf pada Pilgub 2013, yang mana secara sistematis tergeser terjun bebas, dan kalah pada Pilgub 2013. Padahal Dede yusuf sejak awal selalu memuncaki hasil survey," paparnya.