Data verifikasi faktual bocor, ketua KPU harus bertanggung jawab
Merdeka.com - Munculnya kontroversi kebocoran data verifikasi faktual yang dibawa oleh Ketua Umum PPPI Daniel Hutapea dalam sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan KPU sebagai teradu, seharusnya adalah tanggung jawab Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Hal itu dilontarkan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban KPU untuk mengklarifikasi hal tersebut.
"Yang kita khawatirkan, masyarakat jengah dengan KPU dan Bawaslu, bagaimana bisa pengamanan dokumen selemah itu. Harusnya ketua KPU bisa memimpin dan mengakomodir anak buahnya," kata Afifuddin di Bakoel Kaffe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Afifuddin menilai, harusnya KPU membuka data yang disampaikan Daniel dan kesaksian mantan Wakabiro Hukum KPU Nanik Suwarti, sebagai data pembanding.
"Poinnya adalah dokumen itu adalah dokumen penting, jika sudah bocor itu sudah jadi dokumen publik jadi KPU harus mengeluarkan data yang asli," ujarnya.
Terkait sikap KPU selama ini yang dinilai terlalu meringankan partai di parlemen, Afifuddin sangat menyayangkan. Karena institusi penyelenggara pemilu harusnya independen dan bebas dari kontroversi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum
KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya
Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri
Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca SelengkapnyaReal Count KPU Data Masuk 77,13%: Prabowo-Gibran 58,84% , AMIN 24,44%, Ganjar-Mahfud 16,72%
Berdasarkan hasil sementara ini, keunggulan Prabowo-Gibran sudah melewati ambang batas Pemilu satu putaran
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Penjelasan KPU Soal KPPS Tak Bisa Ubah Data Sirekap, Muncul Banyak Kesalahan
Komisioner KPU Betty mengungkapkan, ada sebanyak 1.223 dari 823.236 TPS dengan data suara Pilpres 2024 masih tidak sesuai
Baca SelengkapnyaKPU Koreksi Hasil Sirekap, Temukan Data Anomali Pilpres di 154.541 TPS
KPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.
Baca SelengkapnyaIni Jawaban KPU soal Intervensi Aparat Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024
Sebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca Selengkapnya