Merdeka.com - Berdasarkan temuan Perkumpulan Perduli Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) yang dirilis Kementerian Dalam Negeri tidak akurat. Hal itu bisa menimbulkan potensi kekacauan dalam Pemilu dan bisa merugikan negara triliunan rupiah.

Oleh karena itu Perludem mengajukan gugatan ke MK pada UU no. 8 tahun 2012 pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 23 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2). Menurutnya data kependudukan untuk Pemilu lebih baik memakai data sensus penduduk.

"Kemungkinan tanggal 17 Januari itu kita sidang terakhir, yang diuji itu soal data yang kita minta supaya menghitung Dapil (data pemilih) ini menggunakan data sensus penduduk. Karena kalau menggunakan data sensus penduduk, kita menilai, data ini di banyak negara digunakan," kata Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi di Bakoel Kaffe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/12).

Kita mempercayai akurasinya, lanjut Veri, karena di-update terus setiap 10 tahun sekali. 10 Tahun itu ada dua periode pemilu, artinya data ini lebih netral dibandingkan data dari Kemendagri.

"Mungkin saja terkait kepentingan politik tertentu, itu sangat mungkin, ini soal netralitas saja dan soal akurasi. Kalau kita menggunakan data kependudukan itu setiap 5 tahun sekali kan momen-nya sama dengan momen pemilu," ujarnya.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi tiap pemilu adalah masalah data pemilih. Berhubung data E-KTP belum selesai semua dan belum terbukti keakuratan data E-KTP, maka data sensus penduduk bisa lebih diandalkan.

"Kami belum punya kajian soal E-KTP, tapi kita membandingkan selama ini itu banyak dipersoalkan. Masih baru dan debatable," pungkasnya.