Merdeka.com - Putusan sela Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) seakan memberikan angin surga buat Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical). Bagaimana tidak, putusan itu menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Angin surga itu pula yang membuat Ical dkk kembali bisa bernapas dalam pertarungan dua kubu elite partai beringin itu, setelah sebelumnya mereka terjepit karena terbitnya SK Menkum HAM.

Kini, setelah putusan sela PTUN keluar, Ical pun tidak tinggal diam. Menurut Ical, penundaan pelaksanaan SK tersebut juga berdampak soal kubu mana yang berwenang menangani pilkada.

"Berdasarkan pendapat pakar hukum dan kuasa hukum kami Prof Yusril Ihza Mahendra, keputusan sela PTUN menunda berlakunya SK Menkum HAM yang mensahkan kepengurusan Agung Laksono dkk. Dengan demikian, Agung dkk tidak boleh lagi bertindak mengatasnamakan DPP Golkar sampai ada keputusan final perkara tersebut," ujar Ical lewat akun Facebooknya, Kamis (2/4).

Oleh karena itu, kata Ical, keadaan kembali seperti semula, yakni DPP yang sah adalah hasil Munas Riau. "Yang hingga kini menjadi satu-satunya yang sah dan terdaftar di Kemenkum HAM," ujarnya.

"Jadi yang berhak menangani pencalonan pilkada adalah DPP Golkar hasil Munas Riau yang ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham, bukan kepengurusan Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali, karena SK pengesahannya ditunda," papar Ical.