Damaikan konflik Golkar, Ical berharap pada mahkamah partai
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) akan segera menindaklanjuti keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas kasus dualisme kepengurusan di partai beringin. Langkah awal melalui Mahkamah Partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
"Mahkamah yang diakui cuma satu (terdaftar di Kemenkum HAM). Lima orang anggotanya yaitu Andi Mattalatta, Djasri Marin, Muladi, Natabaya, dan Aulia Rachman," kata Ical di Bakrie Tower Jakarta, Selasa (16/12).
Menurutnya mahkamah partai tersebut tak bisa diabaikan oleh kedua kubu. Hal itu karena mahkamah partai itu mempunyai dasar legalitas yang kuat karena telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.
"Ini adalah mahkamah partai yang tercatat di Kemenkum HAM. Tidak bisa ditolak, karena bukan mahkamah partai yang diajukan Munas Bali atau Ancol," terang dia.
Dalam waktu dekat, Ical akan segera membangun komunikasi dengan anggota mahkamah partai. Diharapkan mahkamah partai segera menjalankan tugasnya agar kisruh segera terselesaikan.
"Saya sudah bicara dengan Pak Muladi untuk dikoordinasikan. (Waktu mahkamah partai bekerja) akan segera," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim MK Saldi Isra menegaskan, tidak tepat jika Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaBerikut suara lantang hakim MK Saldi Isra atas gugatan batas usia Cawapres hingga sengketa Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui sosok yang mendaftar untuk Pilkada DKI Jakarta ke partai politik Koalisi Perubahan yaitu PKB, PKS atau NasDem.
Baca SelengkapnyaPalguna mengatakan, berkaitan dengan jabatan Hakim Arief di GMNI, yang bersangkutan telah meminta izin terlebih dulu ke Dewan Etik.
Baca Selengkapnya