Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan ada 85.177 permasalahan seputar daftar pemilih pada Pemilihan Presiden 2014 sementara hasil pemutakhiran di sejumlah daerah. Tetapi menurut mereka hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat buat memeriksa dan memberi informasi baru demi menunjang pembaruan data.

"Hal itu terjadi karena partisipasi masyarakat menanggapi terkait daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres masih sangat minim. Sesuai dengan tahapan, mulai 20 sampai 26 Mei 2014 adalah saatnya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran. Namun hal itu masih minim," kata Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo dalam siaran persnya, Selasa ( 27/5).

Teguh merinci permasalahan terkait dengan daftar pemilih Pilpres 2014. Salah satunya adalah ditemukannya ribuan pemilih tidak memenuhi syarat tapi masih masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran.

"Mereka yang masuk kategori ini antara lain meninggal dunia (15.863), sakit jiwa (212), usia di bawah 17 tahun dan belum nikah (356), pindah alamat (15.164), TNI (93), Polri (104). Namun sebaliknya para pemilih pemula yang sebenarnya memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran antara lain karena sudah berusia 17 tahun sebanyak (20.345), telah menikah (3.624), pensiunan TNI (142) dan pensiunan Polri (71)," ungkap Teguh.

Teguh menambahkan masih ada persoalan lain terkait daftar pemilih. Yakni telah terjadi ribuan kesalahan penulisan data pemilih, antara lain kekeliruan penulisan nomor kartu keluarga (16.897), nomor induk kependudukan (3.523), nama (797), tempat tanggal lahir (579), status perkawinan (4.410), jenis kelamin (387), dan alamat (2.610).

"Jika kami total secara keseluruhan, permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran adalah sebanyak 85.177. Dan ini perlu kepedulian kita bersama untuk menyelesaikannya," tandas Teguh.

Teguh membeberkan masih banyaknya permasalahan seputar DPS itu disebabkan belum maksimalnya kerja Panitia Pemilihan Suara dalam melakukan kerja-kerja pencocokan dan penelitian. Selain itu juga minimnya sosialisasi yang dilakukan jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya sampai di tingkat bawah. Di sisi lain, kurangnya kepedulian masyarakat, partai politik pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun beberapa pemangku kepentingan yang lain menjadi penyebab masalah DPS itu.

Teguh menambahkan, Bawaslu Jawa Tengah mengidentifikasi ada lima daerah penyumbangnya permasalahan. Antara lain Kota Surakarta (7.650), Kabupaten Boyolali (6.043), Kabupaten Blora (6.042), Kabupaten Pati (5.528), dan Kabupaten Magelang (4.979).

"Data yang ada ditingkat provinsi telah kami koordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rakor Mutarlih di KPU Provinsi Jawa Tengah beberapa hari yang lalu yang juga dihadiri semua pimpinan partai politik, Kementerian Hukum dan HAM dan dinas tenaga kerja dan kependudukan Provinsi Jawa Tengah," tambah Teguh.

Sedangkan data nama-nama ribuan permasalahan tersebut, lanjut Teguh, informasi  tersebut sudah dikoordinasikan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan di seluruh Jawa Tengah.

"Kami sudah instruksikan kepada Panwaskab/kota dan Panwascam Se-Jawa Tengah untuk menyampaikan data itu kepada KPU Kabupaten/kota dan PPK Se-Jawa Tengah untuk segera ditindaklanjuti," lanjut mantan Ketua KPU Kebumen, Jawa Tengah ini.