Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cium kecurangan, politikus Demokrat ini dukung Pansus Pilpres

Cium kecurangan, politikus Demokrat ini dukung Pansus Pilpres Rapat Paripurna DPR. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu mendukung penuh dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pilpres. Sebab dia mencium banyaknya kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2014.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR juga ikut mengawasi penyelenggaraan pilpres dan banyak ditemukan kejanggalan. Karena itu, pansus dinilai harus dibentuk.

"Kami anggota Komisi II mengawasi beberapa laporan sekaligus melakukan kunjungan ke beberapa kota terkait pilpres, memang ditemukan sejumlah kecurangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sebagian ditindak tapi sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU ," kata Khatibul saat buka puasa bersama dengan Fraksi Demokrat DPR , di Jakarta, Rabu (23/7).

Dia mencontohkan, misalnya di DKI Jakarta pihaknya menemukan 315 ribu pemilih yang tidak memiliki A5 tapi kenyataannya bisa ikut memilih. Ironisnya, kecurangan ini sudah disampaikan ke Bawaslu dan KPU , namun hanya 15 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Kemudian di Madura, pantura Jawa Timur, sekadar contoh saja, Pansus adalah hak konstitusional anggota parlemen. Dan hal yang harus dilakukan apabila memang anggota parlemen menemukan hal-hal yang secara faktual ada pelanggaran di dalam pilpres, karena itu buat saya. Saya sangat mendukung Pansus pelanggaran Pilpres dibentuk atas dasar sejumlah kecurangan," tegas dia.

Politikus Partai Demokrat ini membantah jika Pansus dibentuk untuk mendelegitimasi hasil Pilpres 2014 yang memenangkan Jokowi - JK. Dia hanya ingin, penyelenggaraan pemilu berjalan fairness.

"Kami tidak punya impian untuk delegitimasi hasil pilpres tapi ingin menjunjung tinggi penyelenggaraan pemilu yang tidak fairness. Ini patut dipertanggungjawabkan kepada publik tidak sekadar rekapitulasi terkesan tergesa-gesa," imbuhnya.

Tidak hanya penyelenggaraan pemilu, dia juga melihat KPU kerap membuat aturan turunan dari UU Pilpres yang malah menyalahi UU. Salah satunya, terkait dengan putusan Pilpres yang diubah oleh KPU lewat PKPU.

"Rekapitulasi itu satu bulan pascapemilu, tapi KPU tanggal 22 , sehingga hal yang wajar jika ada capres yang menyatakan rekapitulasi harus ditunda. Bahwa aturan KPU menetapkan 22 aturan itu sangat bertentangan dengan UU, ada beberapa PKPU memang secara UU perlu kita nyatakan salah atau keliru," jelas dia.

"Atas dasar itu kita enggak boleh diam, itu saya setuju Pansus Pilpres dibentuk terkait penyelidikan kecurangan pilpres," ujarnya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya