Jelang pemilu, parpol koalisi jaga jarak dengan pemerintah
Merdeka.com - Jenjelang Pemilu dan Pilpres 2014, iklim politik Indonesia akan semakin memanas. Partai-partai politik akan berlomba-lomba berebut kekuasaan dan jabatan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pusat Studi Pancasila dari Universitas Pancasila Yudi Latif. Menurutnya pada 2013 persaingan antarpartai politik akan semakin sengit.
"Tentu akan makin sengit, gegap gempita karena menjelang pemilu setiap partai akan mengamankan kepentingan finansial," kata Yudi Latif di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12).
Yudi mengatakan, pemerintah akan semakin sulit untuk mengatur dan mengendalikan partai koalisi. Sebab, partai anggota koalisi tak mau ambil risiko karena citra pemerintah yang menurun tidak akan membawa keuntungan di Pemilu.
"Pemerintah akan semakin sulit mengatur partai koalisi karena tidak ada satu partai pun yang ingin terlalu dekat dengan pemerintahan seiring menurunnya citra pemerintahan yang semakin terpuruk citranya, tentu akan menjaga jarak," jelas Yudi.
Yudi menambahkan, untuk Pemilu 2014, persaingan akan terasa ketat dengan kuatnya modal finansial yang dimiliki partai politik.
"Apalagi kontestan-kontestan baru yang kuat finansialnya tentu akan menyandera partai lama untuk mengakumulasi modal. Sehingga ujungnya nanti kan top of mind dipublik akan menjadi penentu munculnya tokoh-tokoh politik baru, berarti partai-partai akan menjadikan kementerian yang dikuasainya akan mengakumulasi korupsi dan kolusi semakin meluas," terang Yudi.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaPolri Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnya