Charta Politika: 59,7 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Merdeka.com - Mayoritas publik setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Hal itu terungkap dari survei Charta Politika yang dirilis Selasa (29/11).
Dari data survei itu disampaikan, kepuasan publik terhadap kinerja menteri sebanyak 60 persen, 34,7 persen tidak puas, dan tidak jawab 5,3 persen.
Namun, di samping itu 59,7 persen publik setuju jika Jokowi merombak kabinetnya. Sedangkan, 30,5 persen tidak setuju dan tidak jawab 9,8 persen.
"Kepuasan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju 60,0 persen. Sementara 59,7 persen masyarakat setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, saat jumpa pers virtual, Selasa (29/11).
Menurutnya, kepuasan publik terhadap kinerja menteri Jokowi mesti menjadi catatan. Sebab, hal itu berkaitan dengan performa Jokowi.
"Ini menurut saya perlu jadi catatan, ketika Jokowi ingin berbicara mengenai legacy, berbicara mengenai kepuasan publik yang baik tentu saja tidak serta merta itu hanya terkait performa dirinya, tapi image yang harus terbangun juga bagaimana publik melihat kinerja kabinetnya apalagi ketika kita akan memasuki tahun politik," kata Yunarto.
Survei dilakukan dilakukan 4-12 November 2022 dengan menggunakan Multistage Random Sampling. Responden survei 1.220 orang dengan Margin of Error 2,83 persen.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya