Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cerita politisi Golkar dipecat jelang Pilpres selalu terulang

Cerita politisi Golkar dipecat jelang Pilpres selalu terulang Rapimnas Golkar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie resmi memecat 3 kadernya karena tidak mematuhi keputusan partai mendukung pasangan Prabowo - Hatta di Pilpres 2014. Ketiga kader Golkar itu adalah Agus Gumiwang, Poempida Hidayatullah dan Nusron Wahid. Mereka mendukung pasangan Capres-cawapres Jokowi - JK.

Kejadian ini kembali terulang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2004. Kala itu, Akbar Tandjung memecat Fahmi Idris dkk yang mendukung JK berpasangan dengan SBY, ketimbang mendukung Wiranto yang diusung Golkar. Pada Pilpres 2014 ini, usulan pemecatan kader Golkar yang membelot pun berasal dari Akbar.

Hal inilah yang menjadi tanda tanya kepada Poempida dkk yang dipecat lantaran mendukung pasangan yang berbeda dari keputusan partai. "Salah satu platform Partai Golkar itu adalah non-diskriminatif. Oleh karena itu saya sangat kaget dengan statement Bang Akbar Tandjung tentang 'siapa yang mendukung Jokowi JK harus dipecat, tetapi JK sebagai Cawapres tidak perlu dipecat'. Menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan azas non-diskriminatif Partai Golkar dan jelas terjadi inkonsistensi dalam konteks tata kelola kepartaian di Golkar," kata Poempida dalam siaran persnya, Rabu (21/5).

Juru Bicara JK itu menilai apa yang dikatakan Akbar mengenai loyalitas terhadap partai akan menjadi sumir. "Apakah yang dimaksud itu loyalitas pada kewibawaan partai atau kebijakan seorang ketua umum. Karena jelas Partai Golkar dalam berbagai sudut pandang AD/ART tidak dapat dipersonifikasi oleh seorang ketua umum," ujarnya.

Poempida dkk mengenang sikap Akbar dalam konteks melegitimasi kebijakan pemecatan yang dikeluarkannya di tahun 2004 kepada Fahmi Idris dkk. Seharusnya, peristiwa itu menjadi pelajaran untuk solidaritas Partai Golkar.

"Tidak perlu kemudian saya ceritakan apa yang terjadi di 2004. Agar kemudian semua pihak belajar dari momen tersebut untuk kebaikan dan soliditas Partai Golkar di masa yang akan datang. Ini 2014 bukan 2004, mari kita buat lembaran baru," ucapnya.

Sebelum Ical memecat, Akbar mengancam akan memberi sanksi berat hingga pemecatan kepada kader dan fungsionaris Golkar yang membangkang, atau menentang keputusan partai. Keputusan yang dimaksud adalah dukungan partai berlambang pohon beringin tersebut terhadap pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa pada pemilihan presiden mendatang.

"Wajar saja kalau sebuah organisasi memberikan sanksi kepada pengurus atau fungsionaris lainnya. Itu sebagai sebuah pembelajaran. Kalau ada yang membangkang atau tidak melaksanakan keputusan partai tentu kita akan berikan sanksi," ujar Akbar kepada wartawan, usai menghadiri Muktamar XVI setengah abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5).

Menurut Akbar, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran Partai Golkar. Tak sedikit pula, kadernya pada akhirnya mengundurkan diri karena berbeda dari keputusan Rapimnasnya. Salah satunya, yakni Luhut Panjaitan.

"Wajar saja kalau sebuah organisasi memberikan sanksi kepada pengurus atau fungsionaris lainnya. Itu sebagai sebuah pembelajaran. Kalau ada yang membangkang atau tidak melaksanakan keputusan partai tentu kita akan berikan sanksi," ujar Akbar kepada wartawan, usai menghadiri Muktamar XVI setengah abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5).

Sementara itu, Nusron Wahid yang juga terkena pemecatan dari Golkar mengatakan seharusnya para elit Golkar itu berani memecat JK. Sebab, JK masing merupakan anggota Golkar malah mencalonkan menjadi Cawapres.

"Harusnya yang dipecat Jusuf Kalla dia masih anggota Golkar dan mantan ketua Golkar. Pecat dulu Pak JK," ujar Nusron, di tempat yang sama dengan Poempida.

Nusron menambahkan, partai pimpinan Aburizal Bakrie ini dinilai masih tebang pilih. Elite petinggi Golkar seperti Suhardiman, Ginanjar Kartasasmita, dan Fahmi Idris yang juga mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo - Hatta juga harus dipecat.

"Setelah itu pecat-pecat yang lain. Baru kita ini yang dipecat. Ini berarti ada diskriminasi politik," tuturnya.

Nusron mengaku geram atas keputusan pengurus partainya yang dianggap telah menghilangkan asas demokrasi. Kendati demikian, Nusron bersama Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang akan menempuh jalur hukum apapun agar tidak semena-mena memecatnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Ikut Jejak JK, Kader Muda Golkar Ini Dukung AMIN

Ikut Jejak JK, Kader Muda Golkar Ini Dukung AMIN

JK sebelumnya menyatakan mendukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden

Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden

Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.

Baca Selengkapnya
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
Golkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran

Golkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran

Jusuf Kalla (JK) menegaskan sikap politiknya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya