Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menyampaikan sikapnya mengenai wacana Presiden Joko Widodo yang akan menghapus dana bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan, yang seharusnya dilakukan bukan menghapus dana bansos namun membenahi mekanisme pemberian.

"Bansos itu tidak mungkin dihapus. Karena istilahnya alokasi yang bersifat sosial, emergency, tidak mungkin dihapus. Sistemnya saja mungkin yang harus diubah," ujarnya usai menghadiri tahlilan haul Gus Dur ke-5 di DPP PKB, Kamis (25/12).

"Fleksibilitas itu loh yang biasanya membuat rawan penyelewengan," imbuh pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini.

Senada dengan Cak Imin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj juga menitikberatkan pada pengawasan dana bansos agar tidak terjadi penyelewengan.

"Sebenarnya tidak serentak seperti itu ya. Dana bansos masih dibutuhkan. Pelan2 lah. Yang penting pantauan dan pengawasannya," katanya di tempat yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mencabut dana bantuan sosial. Karena keberadaan dana tersebut dinilai rawan penyelewengan dan korupsi.