Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta pembahasan RUU Pilkada sebaiknya ditunda. Hal ini menyusul sikap fraksi pendukung Prabowo-Hatta yang mendorong RUU segera disahkan, meski masih terjadi perbedaan pandangan pada sejumlah isu utama.

"Sebaiknya ditunda setelah kabinet baru terbentuk dan DPR baru terbentuk," kata Muhaimin di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (8/9).

Cak Imin, sapaan akrabnya, mengingatkan, DPR khususnya koalisi Merah Putih agar tidak terburu-buru mendorong pengesahan RUU Pilkada.

"Jangan tergesa-tergesa memaksakan diri karena akan kontraproduktif dan nafsu yang akan bicara," ujar menakertrans ini.

Soal klausul mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD, Cak Imin juga menyatakan tidak setuju. "Kenapa dipaksakan melalui DPRD? Ini langkah mundur," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah isu utama yang belum disepakati itu yakni: 1) Mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota); 2) opsi kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan satu paket atau tidak; 3) syarat larangan ikatan darah dan perkawinan; 4) tugas, wewenang, dan syarat wakil kepala daerah; 5) penyelesaian sengketa hasil; 6) pilkada serentak; dan 7) dana penyelenggara.

Isu mekanisme pemilihan (pilkada langsung atau lewat DPRD) adalah yang paling panas belakangan ini. Pasalnya, 6 partai yang pada Pilpres 2014 lalu mendukung Prabowo-Hatta kini berbalik mendukung pemilihan lewat DPRD. Mereka adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP dan PKS.

Sebaliknya, opsi pilkada langsung dipilih oleh partai yang mendukung Jokowi-JK. Mereka adalah PDIP, PKB dan Hanura.