Bung Hatta dan sejarah terbentuknya banyak parpol di Indonesia

Merdeka.com - Musim kampanye telah tiba. 12 partai politik (parpol) nasional dan 3 partai lokal di Aceh saling beradu strategi untuk meraih simpati rakyat agar dipilih pada saat pelaksanaan Pemilu pada 9 April mendatang.

Berbagai janji manis pun dilontarkan parpol semata-mata demi meraih kekuasaan di negeri khatulistiwa. Dalam negara moderen, parpol merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Lantas apakah yang dimaksud dengan parpol itu? Sigmund Neumann dalam bukunya 'Modern Political Parties' mengemukakan definisinya sebagai berikut;

"Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda."

Sementara itu, Giovanni Sartori dalam karyanya 'Parties and Party Systems' mendefinisikan "Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menempati jabatan-jabatan publik."

Di Indonesia, sejarah diizinkannya pembentukan partai politik tak bisa dilepaskan dari sosok Mohammad Hatta. Seperti dikutip dari buku 'Demi Bangsaku: Pertentangan Soekarno vs Hatta' Karya Wawan Tunggul Alam, Bung Hatta menandatangani Maklmumat Presiden 3 November 1945 sendiri tanpa Bung Karno. Padahal saat itu posisi Hatta adalah Wapres.

Maklumat itu merupakan anjuran dan pemberian izin pembentukan partai politik di tanah air. Dalam maklumat itu ditegaskan pemerintah menyukai munculnya parpol agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada di masyarakat.

Selain itu, pemerintah berharap agar parpol telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Saat itu, pemerintah berencana menggelar Pemilu pada awal 1946.

Maklumat itu sebagai awal dibukanya keran demokrasi di tanah air. Akibat dari putusan itu, parpol subur bermunculan. Bahkan, hingga Mei 1946 tercatat tak kurang ada 137 parpol yang berdiri.

Putusan Hatta mengizinkan pembentukan parpol itu menuai pujian sekaligus kritikan. Salah satunya dari Tan Malaka . Sang Patjar Merah Indonesia tak setuju atas keputusan Hatta mengizinkan pembentukan parpol. Seperti dikutip dari buku 'Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia' Karya Harry Poeze, Tan Malaka berpandangan, di saat kondisi Indonesia baru merdeka, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal utama yang harus dipikirkan.

Dengan diberi izin, parpol akan subur bermunculan. Perpecahan antar anak bangsa bisa saja terjadi akibat politik. Padahal saat itu pihak Sekutu akan mendarat di Indonesia dan tentunya akan 'dibonceng' oleh Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia.

Benar saja, maraknya parpol, barisan dan badan membuat kondisi saat itu seperti terkotak-kotak. Masing-masing parpol memiliki kepentingan politik untuk mencapai tujuannya. Padahal di saat yang sama Belanda masih ingin kembali mencengkeram dan berkuasa di Indonesia.

Singkat cerita, rencana pemerintah untuk menggelar Pemilu pada awal 1946 pun gagal. Penyebabnya, konsentrasi bangsa Indonesia terfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer Sekutu dan Belanda. Pemilu pertama kemudian baru berhasil digelar pada 1955 dengan diikuti 29 partai politik.