Merdeka.com - Usulan pemerintah dalam RAPBN 2015 yang menganggarkan Rp 9,1 triliun untuk alokasi anggaran dana Desa. Meskipun dengan alasan bahwa akan dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap, menurut anggota DPR dari FPDIP Budiman Sudjatmiko, jumlah itu masih jauh dari harapan.

"Sebagaimana diketahui bahwa UU Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Ini berarti dengan menggunakan angka pada RAPBN 2015 sebesar Rp 640 triliun, dengan pengandaian itu semestinya dana desa sebesar Rp 64 triliun," kata mantan wakil ketua Pansus RUU Desa itu dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (15/8).

Budiman menjelaskan, meskipun Undang-undang Desa menyatakan bahwa pelaksanaan dana desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 triliun, atau hanya 1,4% dari dana transfer daerah, itu berarti pula bahwa pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat Undang-Undang Desa.

"Undang-undang Desa merupakan up-scaling dari program PNPM yang akan mampu menjawab tantangan dan persoalan di tingkat desa dan mendorong pertumbuhan langsung dari bawah. Namun alokasi anggaran dana desa yang hanya menganggarkan Rp 9,1 triliun yang berasal dari dana PNPM yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah menempatkan amanat undang-undang desa hanya setara dengan program PNPM," ujar Budiman.

Anggota Komisi II DPR ini menilai, RAPBN 2015 nyaris tanpa terobosan untuk desa selain hanya memindahkan pos anggaran PNPM menjadi Anggaran Dana Desa. Bahkan, tren ini cenderung turun jika dana PNPM dibandingkan dengan total APBN 2013.

"Alokasi ini pula menurut hemat saya, kurang mencerminkan pidato Presiden SBY pada tanggal 18 Desember 2013, beberapa jam sebelum UU Desa disahkan yang menyebutkan bahwa UU Desa adalah tonggak sejarah baru," cetusnya.

"Hemat saya semestinya pemerintah mampu memaksimalkan anggaran Dana Desa sampai 5% dari dana transfer daerah atau sekitar Rp 32 triliun, sekaligus memberikan gambaran bahwa pemerintah telah melakukan terobosan baru yang akan diteruskan oleh pemerintahan mendatang. Kita berharap pemerintahan ke depan akan lebih baik dalam menjawab semangat dan amanah Undang-Undang Desa, demi kesejahteraan masyarakat desa," pungkas Budiman.