Merdeka.com - Wacana pembentukan sekretariat gabungan (setgab) parpol pendukung pemerintah Jokowi-JK belakangan berembus. Adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang melontarkannya.

Menurutnya, pembentukan setgab bertujuan untuk menjaga komunikasi antara parpol KIH dengan Jokowi-JK agar tidak ada hambatan apa pun.

"Setuju kita. Setgab kayak model SBY dulu? Ya harus gitulah. Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Ahmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4).

Dia menilai selama ini belum ada pola komunikasi yang jelas antara partai pendukung pemerintahan dengan Jokowi-JK. Solusi persoalan itu, kata Basarah, salah satunya dengan membentuk Setgab.

"Selama ini belum terbentuk satu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara partai pengusung dengan pemerintah. Karena itu perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif," terang dia.

Menurutnya, Kongres IV PDI Perjuangan di Bali juga telah menyepakati adanya pola komunikasi tersebut. Ke depan bakal diperjelas bentuk dari gagasan itu.

"Di Kongres PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain," pungkas dia.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR Jhony G Plate mengaku parpol anggota KIH belum pernah membahas soal pembentukan setgab. Menurutnya, tak ada kesepakatan membentuk koalisi permanen setelah pilpres lalu.

"Saat ini belum bicara di koalisi soal setgab. Setgab ada itu KMP. KIH enggak ada. Cuma ada urgent committee. Kami kan sudah sepakat selesai pemilu tidak ada koalisi," kata Jhony di gedung DPR Jakarta, Selasa (14/4).

Dia juga membantah ide pembentukan setgab akibat komunikasi partai pendukung pemerintah tidak baik. Sebab, selama ini komunikasi di parlemen terhitung tanpa hambatan.

"Komunikasi kami lancar, bahkan yang unschedule pun lancar. Karena di KIH itu saling menghormati keputusan dan otonom partai," terang dia.