Merdeka.com - Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru mengatakan, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pelayanan publik berbasis elektronik yang harus segera diimplementasikan secara nasional. Dia mengaku sudah menyiapkan teknologi untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan cara pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. BPPT mengklaim sistem e-voting didukung masyarakat.

"Tahun ini, BPPT menguji petik teknologi rekapitulasi elektronik Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Semua pelaksanaan e-voting mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat," kata Andrari dalam diskusi bertajuk Mengukur Kesiapan Daerah dalam Pilkada e-Voting' di Mahfud MD Initiative, Jakarta, Rabu (19/11).

Untuk menjalankan sistem e-voting menurut Andrari juga tidak terlalu sulit. Perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem e-voting sangat umum dan banyak di pasaran. Antara lain berupa komputer layar sentuh dengan spesifikasi single touch. Komputer digunakan masyarakat untuk menggunakan hak pilih, dan printer untuk mencetak struk hasil yang dipilih. Sistem e-voting juga perlu dilengkapi card reader untuk membaca kartu smart pengamanan.

"Perangkat lain adalah aki, karena tidak menggunakan PLN. Jadi e-voting bisa dijalankan tanpa listrik dari PLN. Jadi pemilih ke TPS memilih dengan menyentuh layar computer. Surat suaranya elektronik. Setelah memilih calon, lalu ada konfirmasi, pilih nomor berapa satu, dua atau tiga," jelasnya.

Andrari menjelaskan, penggunaan e-voting sudah dilakukan pada 2013 silam dalam 13 pilkades. Di antaranya pilkades di 7 desa di Boyolali, Jawa Tengah, 2 desa di Jembrana, Bali, serta 4 desa di Musirawas, Sumatera Selatan.

"Jadi Pilkades dengan e-voting ini sudah sangat serius. Karena aturannya tidak perlu diganti. Beda dengan pilkada dan pilpres," ujarnya.

"Namun kami perlu payung hukum. Bisa undang-undang atau peraturan KPU. MK pun sudah menyatakan e-voting bisa diterapkan sejak 2010," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa negara di Asia seperti India telah melakukan sistem e-voting. Sistem pemilihan seperti ini, dapat mengirit anggaran sebesar 40 persen dari pemilihan umum yang biasa dilakukan dengan menggunakan kotak suara.