Merdeka.com - Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dian Islamiati Fatwa menilai konsep e-Government yang digaungkan pemerintah tak lebih dari sekedar slogan. Sebab, menurutnya, pelayanan di lapangan masih lama dan bertele-tele.

"Konsep-konsep smart government seperti smart city jangan hanya jadi jargon. Untuk mempercepat prosesnya, pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta yang berhasil memanfaatkan teknologi e-business ke pemerintahan," kata Dian di Jakarta, Minggu (31/3).

Berbeda dengan pemerintah, BPN Prabowo telah mendiskusikan konsep pemerintahan kolaboratif yang ideal bagi pemerintahan di masa mendatang. Beberapa praktik serupa yang dilakukan pemerintah daerah bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di daerah lain.

"Sehingga pemantapan ideologi NKRI untuk menyelaraskan pemerintah, warga negara, dunia usaha di semua sektor kehidupan seperti politik dan pemerintahan, keadilan dan HAM serta kemajuan dan inovasi bisa terwujud. Bidang-bidang tersebut saling terkait dan menguatkan sebagai bagian-bagian yang akan menyatukan NKRI," ujar politikus PAN ini.

Putri dari mendiang politikus AM Fatwa ini mengatakan kolaborasi memungkinkan semua pemangku negara untuk berbagi beban, peran, dan manfaat. Sebagai bentuk implementasinya adalah antara lain pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Menurutnya, masalah kesehatan harus diselesaikan melalui mekanisme kolaborasi warga, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kampus dan lembaga riset serta dunia usaha.

"Peningkatan layanan kesehatan, misalnya, tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab birokrasi kesehatan tetapi harus mengajak dan melibatkan semua warga. Efisiensi dan efektivitas manajemen terus ditingkatkan bersamaan dengan membangkitkan partisipasi warga sehingga upaya preventif dapat ditingkatkan untuk mengurangi risiko menjadi sakit. Itulah salah satu bentuk dari kolaborasi," tandas Dian.