Merdeka.com - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melantik 29 pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru terpilih melalui ujian terbuka serta uji kelayakan dan kepatutan di Kebun Raya Bogor. Pelantikan seperti ini merupakan peristiwa baru.

"Ya kita ingin sesuatu yang baru, untuk penyegaran saja, karena selama ini pelantikan dilakukan secara formal dan kaku, jadi kita ingin pelantikan ini menjadi semangat baru," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, Senin (15/9).

Ada 22 posisi dari 29 formasi di Pemerintahan Kota Bogor yang akan dilantik oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman.

Dari 22 posisi tersebut merupakan merupakan formasi baru, tujuh orang di antaranya merupakan mereka yang mendaftar dan berhasil mendapatkan posisi yang diinginkan. Dari tujuh formasi tersebut, dua orang merupakan promosi dari eselon III ke eselon II.

Mereka yang akan dilantik, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pengawasan Bangunan dan Pemukiman, Satpol PP, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Perizinan dan Permodalan Terpadu, serta Sekretaris DPRD.

Turut juga dilantik pejabat di sekretariat daerah Kota Bogor, seperti Sekretaris Daerah Kota Bogor, Asisten Administrasi Kesbang, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Pembangunan, Staf Ahli Pemerintahan, Staf Ahli Hukum dan Politik, serta Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM.

Selain melantik pejabat struktural itu, Pemerintah Kota Bogor juga melantik Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) yang dibentuk oleh wali kota dan wakil wali kota.

TP4 dibentuk melalui peraturan wali kota dan menjadi tim inti wali kota yang akan melakukan kajian-kajian strategis dan mengeluarkan rekomendasi dan koordinasi dalam membenahi berbagai persoalan strategis di Kota Bogor.

Pembentukan TP4 sebagai upaya memperkuat sinergi untuk memastikan kinerja dan pencapaian dalam waktu yang terukur. Tim tersebut akan diisi oleh sembilan orang, terdiri atas tiga orang dari kalangan non-PNS dan sisanya dari PNS.

"Kedudukan TP4 memiliki nilai strategis bagi tercapainya visi dan misi. Tim bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi secara reguler dengan wali kota dan wakil wali kota," kata Bima Arya.

Bima mengatakan alasan pembentukan TP4 karena Kota Bogor masih menghadapi persoalan-persoalan krusial, seperti kemacetan, kebersihan, dan transportasi.

"Kita tahu Bogor masih macet, masih kotor, karena kurang fokus. Kita butuh tim akselerasi dan TP4 itu kita butuhkan. Tim ini secara eksternal banyak program pusat bisa diakses dan TIM bertugas di dalamnya," katanya.

TP4 dipimpin oleh Yayat Supriatna pakar tata kota yang memiliki rekam jejak yang baik, berasal dari kalangan non-PNS. Tim juga diperkuat oleh Zulfikar dan Maria Dian Nuraini dari kalangan akademisi.

Seluruh pejabat SKPD, sekretariat dan TP4 yang dilantik, diminta untuk menandatangani pakta integritas dan perjanjian kerja yang akan dievaluasi serta dipertimbangkan kembali kinerjanya dalam jangka waktu selama enam bulan.