Merdeka.com - Langkah Bibit Waluyo memecat Hadi Prabowo (HP) dari kursi Komisaris Utama Bank Jateng, pasca-pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), disinyalir terkait dengan rebutan dana bank daerah tersebut. Bank Jateng segera mendapatkan kucuran dana segar dengan total nilai sebesar Rp 1,5 triliun.

Berdasarkan data dan penelusuran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), kucuran dana segar itu terjadi setelah keputusan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar 15 Januari lalu. Namun, keganjilan yang muncul, hasil dari RUPS-LB itu tidak pernah diumumkan ke publik.

"Ini yang harus diwaspadai. Umumnya, hasil RUPS itu diumumkan lewat koran," tandas Uchok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA di Semarang, Minggu (29/4).

Uchok menduga, tidak diumumkannya hasil RUPS-LB itu ada unsur kesengajaan. Apalagi, sebagian dana diduga akan dimanfaatkan untuk pemenangan calon tertentu menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng yang akan digelar pada 26 Mei mendatang. Modus yang digunakan adalah dengan pengajuan kredit fiktif.

"Kalau sekarang modal bank ditambah lagi Rp 1,5 triliun, bukan tidak mungkin akan berlangsung modus kredit fiktif. Dan itu bisa jadi untuk kepentingan Pilkada," tandas Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA tersebut.

Uchok mengingatkan, berdasar data FITRA, kredit macet dan kredit bermasalah di Bank Jateng setiap tahun terus meningkat drastis. Tahun 2011, kredit macet sudah mencapai Rp 141,2 miliar. Tahun 2012, naik menjadi Rp 158,5 miliar.

Di luar itu, lanjut Uchok, temuan KPK juga menyebut, Bank Jateng termasuk bank yang sering memberi fee ke pejabat daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di Bank Jateng.

"Karena itulah, DPRD dan masyarakat Jateng harus waspada. Harus ketat melakukan pengawasan pemberian kredit. Kalau tidak, bisa-bisa uang publik di Bank Jateng pelan-pelan menguap untuk bancakan pejabat," tegasnya.

Dugaan adanya penyalahgunaan dana bank Jateng juga dilontarkan oleh Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

KP2KKN mendesak adanya transparansi dana kampanye yang digunakan oleh para calon gubernur, yang maju pada ajang Pemilihan Gubernur 2013.

"Jangan sampai dana publik jadi sapi perah para calon yang berangkat dari jalur birokrasi. Jangan uang rakyat digunakan untuk kampanye," ujar Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto.

Sementara itu, Pengamat Politik Undip Susilo Utomo, menilai pencopotan Hadi Prabowo dari jabatan komisaris utama Bank oleh Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo tak lepas dari upaya Bibit untuk mengunci sumber-sumber dana yang bisa dimanfaatkan Hadi.

"Bibit Waluyo panik dengan kekuatan ekonomi Hadi Prabowo. Pencopotan itu untuk mengunci Hadi Prabowo dari sumber-sumber keuangan dan kekuasaan yang dimiliki, salah satunya dari Bank Jateng," ujarnya.

Seperti diketahui, Hadi Prabowo dicopot dari kursi komisaris utama Bank Jateng dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng, Kamis (25/4) lalu. Dalam rapat itu, Komisaris Bank Jateng, Sriyadhi yang merupakan kolega dekat Hadi juga dicopot.