Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Besok, KIH sidang paripurna lantik pimpinan DPR tandingan

Besok, KIH sidang paripurna lantik pimpinan DPR tandingan Rapat Paripurna DPR. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melaksanakan sidang paripurna pengesahan pimpinan DPR tandingan esok hari. Sidang tersebut sedianya akan mengundang juga kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sidang paripurna (pengesahan pimpinan DPR tandingan) yang kita undang semua anggota DPR. Jam rencanaya pukul 09.00 WIB," kata politikus PDIP Aria Bima di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10).

Dia memastikan sekretariat jenderal DPR akan mengeluarkan surat undangan sidang paripurna pengesahan pimpinan DPR tandingan. Menurutnya sekretariat jenderal DPR tidak akan ikut bertindak politis dengan memihak salah satu kubu.

"Sekjen ini bukan sekjennya pimpinan DPR dan Koalisi Merah Putih termasuk sekjen dari KIH juga. Tadi saya minta sekjen jangan politisasi atau pilih kasih tapi harus fasilitasi dari kawan-kawan KMP dengan undang seluruh anggota DPR yang ada," terang dia.

Sampai saat ini KIH masih terus mencari landasan yuridis pimpinan DPR tandingan ini. Pimpinan DPR tandingan masih berstatus de facto.

"Proses masih kita cari way out-nya, masih kita cari jalan payung hukumnya, normatif adalah MA. Kita masih bicara kelembagaan, kita tak perlu awut-awutan. Bagaimana pimpinan DPR secara de facto untuk selamatkan DPR keseluruhan," ujarnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Putusan PHPU, Karangan Bunga Sindir Sengketa Pilpres Berjejer di MK & Dukung Prabowo-Gibran
Jelang Sidang Putusan PHPU, Karangan Bunga Sindir Sengketa Pilpres Berjejer di MK & Dukung Prabowo-Gibran

Ada sekitar 15 karangan bunga yang berada di dalam gedung MK itu. Tulisannya bermakna sindiran berbalut humor.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jadwal Lengkap Sidang Sengketa Pilpres di MK, Perdana Digelar 27 Maret 2024
Jadwal Lengkap Sidang Sengketa Pilpres di MK, Perdana Digelar 27 Maret 2024

MK sudah lebih dulu membuka masa pendaftaran sejak 21 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April

Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.

Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pilpres Kembali Digelar 22 April 2024, Agenda Pembacaan Putusan
Sidang Sengketa Pilpres Kembali Digelar 22 April 2024, Agenda Pembacaan Putusan

Sidang sengketa Pilpres 2024 belum selesai. Agenda sidang berikutnya pembacaan putusan yang akan digelar pekan depan.

Baca Selengkapnya
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
PPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024
PPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya