Berkarya Bantah Gugat Hasil Pileg Soal Dugaan 2,7 Juta Suara Dicuri Gerindra
Merdeka.com - Partai Berkarya mengklarifikasi gugatan perselisihan hasil perolehan pileg atas nama parpolnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini meluruskan pemberitaan terkait gugatan Partai Berkarya di MK khususnya suara DPR RI dan menuduh Partai Gerindra mengambil 2,7 juta suara.
Ketua DPP Partai Berkarya Badarrudin Andi Picunang menegaskan, Ketua Umum dan Sekjen Priyo Budi Santoso tidak pernah mengeluarkan kuasa hukum kepada Nirman Abdurrahman cs sesuai gugatan yang teregister di MK.
"Bila ada surat kuasa berarti ada pemalsuan tandatangan dan minta MK untuk memverifikasi ulang. Karena ini menyangkut pencemaran nama baik Ketua Umum dan partai kami yang ramai dibully di media sosial terkait pemberitaan yang dimaksud di atas," kata Picunang dalam keterangannya, Rabu (3/7).
Dia menambahkan, MK sudah melatih para fungsionaris partai dalam menghadapi sengketa pasca Pemilu 2019. Dan Partai Berkarya sudah mendapat sertifikasi MK melalui personal partai lewat LBH Berkarya untuk mendampingi para caleg bila ada yang mengajukan gugatan ke MK.
Partai besutan Tommy Soeharto ini juga telah mengeluarkan surat kuasa kepada pengacara yang tergabung dalam LBH Berkarya dengan Surat Kuasa Ketum dan Sekjen Partai Berkarya nomor K-008/DPP/BERKARYA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 kepada Martha Dinata Cs.
"Terkait klaim saudara Nirman Abdurrahman dkk perihal suara Partai Gerindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya, maka kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar. Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar," terang Badaruddin.
Atas hal itu, Partai Berkarya akan melaporkan oknum caleg atau pengurus partai serta pihak ketiga yang terlibat dalam pemufakatan gugatan itu ke polisi, karena telah merusak nama baik pimpinan dan nama baik Partai Berkarya secara keseluruhan.
"Gugatan di luar DPR RI (DPRD) oleh LBH Berkarya di MK tetap berjalan dan tidak dipengaruhi oleh gugatan fenomenal di atas," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaBergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca SelengkapnyaGerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaAhmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaMuzani menceritakan, Gerindra menurunkan ribuan kader dari seluruh Indonesia demi Anies.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca Selengkapnya