Benny Harman: Jika 4 pimpinan tersangka, KPK harus kita selamatkan
Merdeka.com - Keempat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas berbagai kasus. Terakhir, Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan atas kasus pemalsuan dokumen.
Wakil Ketua Komisi III DPR asal Demokrat Benny K Harman menyatakan situasi KPK saat ini genting. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengambil langkah penyelamatan.
"Kalau keempatnya menyandang status tersangka, KPK harus kita selamatkan. Presiden bisa menggunakan kewenangan yang dimilikinya mengeluarkan Perppu yang mengisi kekosongan," kata Benny di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/2).
Menurut Benny, jika langkah itu diambil Jokowi, DPR pun akan segera membentuk tim seleksi pimpinan KPK. Hal itu agar kebijakan presiden dan DPR berjalan beriringan.
"Bisa jalan bersamaan, presiden keluarkan Perppu dan kita membentuk panitia seleksi KPK yang baru," terang dia.
Menurutnya KPK akan lumpuh jika semua pimpinannya terbelit kasus. Tetapi pemberantasan korupsi masih dapat dijalankan kejaksaan dan kepolisian.
"Ya enggak bisa lagi (KPK kerja). Kita tidak boleh mandek (pemberantasan korupsi) ada jaksa dan kepolisian," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan
Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.
Baca SelengkapnyaTerancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaKPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan
Baca SelengkapnyaReaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan
AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca Selengkapnya