Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat Benny K Harman menanggapi soal ucapan Menko Polhukam Mahfud Md yang ingin pihak lain ngomong agak keras datang saat rapat soal transaksi janggal Rp349 triliun. Dia menilai ada motif politik di balik ucapan Mahfud tersebut.

"Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Dia meminta agar Mahfud dapat memberi penjelasan secara rinci dan transparan terkait maksud transaksi mencurigakan itu.

"Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan," ucapnya.

"Bukan dari kami loh, kami enggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka bertengkar Menko Polhukam Ketua Komite (Ketua Komite TPPU), bertengkar dengan Kemenkeu di depan publik. Iya kan? Sebagai ketua komite kan mestinya kan simpel, ketua komite ya kan, Menko Polhukam," sambung Benny.

Dia curiga Mahfud kemungkinan memiliki motif untuk menyingkirkan tokoh tertentu dari jabatannya.

"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal saja ya kan," ujarnya.

Benny juga menyinggung pernyataan Mahfud pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal Rp349 triliun tersebut. Dia meminta Mahfud saling menghargai antarlembaga negara.

"Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Siapa yang, kita nggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah," tegasnya.

"Ya kan, saya rasa clear kalau itu saya saling menghargai, saling menghormati posisi masing-masing dan saya tanya, Mahfud ini apa posisinya. Apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini," tambah Benny.

Sebagai informasi, rapat bersama Mahfud dengan Komisi III DPR soal transaksi kejanggalan Rp300 triliun seharusnya digelar pada Jumat (24/3). Namun, rapat ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (29/3).