Bendum PDIP desak pemerintah bersihkan birokrasi dari korupsi
Merdeka.com - Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menilai, tranparansi penting dalam sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, dengan transparansi, rakyat dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintah nantinya.
Olly mengatakan, seorang politisi sepatutnya melakukan konsensus politik untuk kepentingan rakyat. Dia mendesak agar pemerintahan bisa membersihkan birokrasi dari korupsi dan menggalakan transparansi publik.
"Konsensus politik itu bagian dari amanat reformasi. Dan seharusnya, reformasi harus dimulai dari pemerintah dan wakil rakyat. Bersihkan birokrasi dari korupsi, galakkan transparansi dan akuntablitas badan publik," kata Olly di Jakarta, Senin (28/9).
Menurut dia, tranparansi merupakan bagian penting pelaksanaan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). "Transparansi terkait dengan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah," kata calon Gubernur Sulawesi Utara ini.
Kata dia, tranparansi publik dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu, menurut dia, rakyat harus diberikan informasi yang cukup oleh pemerintah.
"Prinsip transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai," ujar penulis buku 'Membumikan Trisakti Melalui Nawa Cita'.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaTerbukti Lakukan 3 Tindak Pidana Korupsi, Eks Bupati Meranti M Adil Divonis 9 Tahun Penjara
Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terbukti terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri Kembali Dipolisikan Akibat Bawa Dokumen Korupsi DJKA Saat Sidang Praperadilan
Firli dilaporkan oleh Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo ke Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca Selengkapnya