Merdeka.com - Sekjen PPP Asrul Sani mengatakan pihaknya tidak 'alergi' terhadap usulan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Jiwasraya. Dia pun tidak mempersoalkan adanya usulan pansus, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari dinamika di internal DPR.

Meskipun demikian, dia menyampaikan hingga saat ini,m PPP belum menentukan sikap. Apakah akan setuju atau tidak dengan pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Kita kan tentu tidak bisa setuju atau tidak setuju itu sekarang. Tetapi kita hormati teman-teman yang ingin menggagas. Nanti kita lihat materi Pansus," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1).

"Kan pansus itu diusulkan ya, minimal oleh 25 anggota lebih dari satu fraksi nanti kita lihat. Tetapi sikap awal PPP, kita tidak alergi dengan Pansus itu. Artinya terbuka untuk terima pansus itu," imbuhnya.

Usulan pembentukan Pansus Jiwasraya, kata dia, patut dihormati. Memang sejauh ini pembicaraan masih berlangsung informal. "Saya kira pansus itu kan salah satu instrumen dari DPR untuk melakukan kerja-kerja pengawasan," ujar dia.

Karena itu, dia menegaskan, jika nanti DPR bersepakat untuk membentuk Pansus Jiwasraya, maka bukan untuk tujuan politis. Pansus harus benar-benar bertujuan untuk mengawal penegakan hukum kasus Jiwasraya.

"Yang saat ini ditangani oleh Kejagung benar-benar on the track menurut hukumnya. Nah menurut hukumnya itu tentu berdasarkan analisis hukum dan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan," terang dia.

Dia pun mengakui, jika mempertimbangkan levelnya, maka kasus Jiwasraya memang memerlukan Pansus. Sebab memerlukan pendekatan yang lintas Komisi.

"Di sana ada aspek hukum, penegakan hukum yang merupakan kewenangan komisi III untuk pengawasan. Tentu juga karena itu juga BUMN juga kemudian ada kewenangan Komisi VI. Kalau sudah kemudian bicara keuangan negara Komisi XI," tandasnya.