Merdeka.com - Koordinator Subkomisi Penegakan HAM atau Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Amiruddin mengatakan, masih banyak warga Jawa Timur yang tidak dapat hak politiknya pada saat Pemilu 2019. Hal itu karena, mereka belum memiliki elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) meski sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah.

"Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el ataupun melakukan perekaman berjumlah sekitar 4 juta orang," katanya saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Untuk pemilih di Jawa Timur sendiri diketahui sekitar 30.478.938 orang yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain Jawa Timur, ternyata Kalimantan Tengah dan Banten juga terancam akan hilang hak politiknya dengan alasan yang sama.

Amiruddin menyebut, untuk Kalimantan Tengah saat ini baru 79 persen warga yang memiliki e-KTP meski sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah atau atau sudah melakukan perekaman. Sedangkan, total pemilih yang ada di dalam DPT sebesar 1.753.224 orang.

"Diperkirakan sampai menjelang 17 April 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baru menyelesaikan 85 persen proses perekaman KTP-el," sebutnya.

Sementara itu, untuk di Banten sendiri sebanyak 637 orang terancam akan kehilangan hak politik memilih. Hal itu dikarenakan mereka belum melakukan perekaman e-KTP.

Menurutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin.

"Syarat administrasi kewajiban memilih hanya (sudah berusia) 17 tahun," pungkasnya.