Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersoalkan alasan dirinya dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) karena dianggap membela mati-matian Politikus Golkar Setya Novanto di kasus 'Papa Minta Saham'. Menurut dia, sudah kewajibannya sebagai kader PKS membela anggota Koalisi Merah Putih (KMP).

Termasuk dengan melakukan kritik keras terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan komitmen jadi bagian dari KMP. Namun demikian, dia menggarisbawahi, pembelaan dan kritik yang disampaikan selama ini membangun dan konstruktif.

"Sikap dan tindakan saya selama ini yang menjalankan kebijakan politik KMP, adalah karena KMP merupakan rumah besar koalisi PKS. Keputusan untuk berada dalam barisan KMP dan memilih menjadi faksi yang kritis terhadap pemerintah dengan berada di luar kekuasaan, membangun kritik yang konstruktif demi bangsa dan negara," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).

‎Menurut Fahri, sikapnya di KMP merupakan hasil perumusan dari Majelis Syuro DPP PKS. Maka dari itu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri tak bisa serta-merta mencopot jabatannya sebagai pimpinan DPR.

"Merupakan keputusan resmi Majelis Syuro PKS yang yang harus dijalankan oleh seluruh kader. Pemerintah ini akan menjadi lebih baik jika tetap ada kelompok penyeimbang yang terus bersuara. Apalagi posisi saya adalah sebagai Sekretaris Harian KMP," tuturnya.

Fahri juga mengklaim bahwa selama ini dia tak pernah melanggar etika maupun peraturan partai. ‎"Saya berharap klarifikasi sementara ini dapat memperjelas terkait adanya pernyataan dari berbagai pihak yang berusaha menyeret isu pengunduran diri ini ke ranah disiplin. Sementara saya belum pernah melakukan pelanggaran apapun sejak saya ikut menjadi deklarator partai yang saya cintai ini," pungkasnya.