Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti DPT yang bermasalah. Dari 10,4 juta DPT yang bermasalah, KPU dan Kemendagri mengklaim tinggal sisa 3,3 juta. Artinya, sebanyak 7,1 juta telah dilakukan perbaikan dan telah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam pengawasan terhadap perbaikan DPT, ada beberapa hal disorot Bawaslu. Adanya pemekaran wilayah atau daerah baru adalah salah satu penyebab adanya DPT bermasalah. Baik itu tidak ada NIK atau pemilih ganda.

"Hal ini terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang jelas terkait penyelesaian sengketa batas wilayah antara kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad saat RDP dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Beberapa daerah pemekaran itu, kata Muhammad, antara lain seperti Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Riau yang meliputi Tanah Datar, Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Raya Makmur. Kemudian Provinsi Bengkulu seperti Kecamatan Giri Mulya dan Padang Bano.

"KPU Provinsi Riau melakukan pemindahan data pemilih pada 5 desa di Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar. Perselisihan tapal batas kedua kabupaten tersebut belum selesai," jelas Muhammad.

Bawaslu memberikan sejumlah catatan, sayangnya Bawaslu tidak menyebutkan secara detail berapa jumlah DPT yang bermasalah dan berapa yang sudah mengalami perbaikan.

Berikut catatan Bawaslu yang diserahkan kepada Komisi II DPR RI berdasarkan pengawasan perbaikan DPT, antara lain:

1. Penolakan sejumlah pemilih di beberapa desa atau kecamatan untuk didaftarkan dalam DPT di kabupaten pemekaran baru.

2. Sejumlah pemilih yang sebelumnya terhapus melalui sistem snap shot pemilih ganda dalam sidalih KPU RI oleh KPU di daerah belum dipulihkan, sehingga pemilih tersebut berpotensi kehilangan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2014.

3. Persoalan kepemilikan KTP yang dimiliki narapidana yang tak memiliki KTP karena masih ditahan kepolisian, mahasiswa daerah yang tak miliki KTP, pemilih tak mau memberikan KTP-nya, perbedaan secara faktual antara KTP dengan DPT, serta pemilih yang memiliki KTP kedaluwarsa.

4. Pemilih berpindah dari domisili sesuai data DPT karena terjadinya konflik di daerah.

5. Berdasarkan laporan sementara dari Panwaslu Kabupaten/kota, masih terdapat sejumlah besar jumlah pemilih yang data NIK-nya belum terkoreksi karena adanya kendala antara lain dari pihak Dindukcapil belum dapat memberikan NIK.

Sementara Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman mengatakan, dari DPT bermasalah tersebut sebanyak 6,1 juta telah dilakukan perbaikan terkait NIK. Namun, data itu mengalami kenaikan setelah dilakukan perbaikan dan menjadi 7,1 juta.

"Sudah bertambah, katanya sudah 7,1 juta. Laporannya melalui handphone," ujar Irman.

Irman menegaskan, perbaikan DPT sampai hari ini terus dilakukan. Sehingga setiap waktunya DPT yang bermasalah dan tidak memiliki NIK semakin berkurang.

"Ada di Kemendagri ada di KPU, atau sebaliknya, sehingga jumlah yang valid untuk sementara sudah 7,1 juta," terangnya.

Kemudian, tambah Irman, sebanyak 3,3 juta sisa dari 10,4 juta DPT yang bermasalah tersebut masih dalam status invalid atau belum ada NIK-nya. Pasalnya, tim di lapangan di tingkat daerah, baik dari Kemendagri dan KPU belum memberikan laporan.

"Kan masih menunggu laporan, hari ini sampai nanti malam. KPU menunggu laporan dari KPU Kabupaten, kami menunggu dari dinas. Mudah-mudahan laporan besok sudah ada semua," tutup Irman.