Merdeka.com - Koordinator Divisi Pencegahan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bali, Widi Ardana mengungkapkan, hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya menemukan satu Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilu 2019 mendatang.

"Sampai hari ini ada clue (petunjuk) di daerah Bangli, ditemukan satu saja. Itu saja sih clue-nya satu. Tapi yang itu sudah divalidasi satu saja. Kalau di kabupaten lain, kita masih suruh melakukan validasi dulu terkait data-data tersebut," ucapnya, saat dikonfirmasi via telpon, Selasa (5/3) malam.

Saat ditanya dari warga negara mana, Ardana mengatakan belum bisa mengungkapkan secara detail. "Saya baru diinformasikan baru satu saja (di Kabupaten Bangli). Nanti saya sampaikan (datanya)," imbuhnya.

Ardana juga menjelaskan, saat ini Bawaslu Bali masih melakukan proses screening data-data WNA yang memiliki e-KTP di Bali.

"Kami juga harus pastikan, apakah itu benar-benar WNA atau sudah masuk WNI. Itu saja, jadi kami itu belum punya data rill berapa, karena saat ini lagi dikerjakan oleh teman-teman di seluruh Kabupaten dan Kota di Bali," ujarnya.

Menurut Ardana, jika nantinya ada data e-KTP WNA selanjutnya akan divalidasi dengan turun ke lapangan langsung dengan membandingkan data dari Dukcapil Bali.

"Karena ekspatriat kan banyak yang punya e-KTP. Takutnya nanti, mereka memang menjadi warga Indonesia, kita takut salah nanti memberikan statement," jelasnya.

Ardana juga menjelaskan, ketika nantinya hasil dari validasi e-KTP ada warga asing yang terdaftar di DPT maka pihaknya akan mengambil langkah untuk melakukan pencoretan.

"Kami di Bawaslu akan mengambil langkah. Misalnya, meminta KPU untuk mencoret. Mencoret dalam artian menandai bukan menghilangkan dari DPT karena tidak ada ketentuannya," ujarnya.

"Maksudnya, menandai orang-orang WNA tersebut, kemudian tidak membagikan C6-nya. Itu yang kami lakukan, untuk mencegah agar itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik," tambah Ardana.

Menurut Ardana, dengan terdaftarnya warga asing di DPT, kemungkinan saja di tingkat bawah saat melakukan pencocokan dan penelitian tidak berlangsung secara maksimal atau kurang cermat. Selain itu, e-KTP warga WNA dan WNI modelnya sama hanya yang membedakan warga negaranya saja.

"Saya rasa jumlahnya tidak besar, data-data yang kita punya sementara tidak terlalu besar. Makannya, kita pastikan dulu seberapa besar. Apakah akan berpengaruh nanti pada proses selanjutnya, agar kita mengambil langkah antisipasi," jelasnya.

"Paling ada satu atau dua di Kabupaten. Ini kan lagi proses pencegahannya, agar dilakukan ke depan lebih mudah. Hanya, menandai satu orang, dan tidak membagikan C6 kepada yang tidak berhak," ujarnya.