Batal naikkan Pertamax, pemerintahan Jokowi-JK dicibir DPR
Merdeka.com - Dua hari lalu, masyarakat ramai membicarakan soal BBM jenis Pertamax dan solar nonsubsidi. Pasalnya, PT Pertamina berencana menaikkan Pertamax menjadi Rp 9.600 per liter dari sebelumnya RP 8.800 per liter dan Biosolar keekonomian menjadi Rp 9.200 per liter.
Pertamina juga berencana menaikkan Pertamax Plus menjadi Rp 10.550 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp 12.200 per liter. Kenaikan itu direncanakan dilakukan tepat pukul 00.00 WIB, Jumat (15/5).
Namun, kenaikan itu tiba-tiba batal dilakukan. PT Pertamina (Persero) menyatakan tidak ada kenaikan harga seluruh jenis BBM yang dipasarkan perusahaan pelat merah itu.
"Sampai dengan saat ini, baik pemerintah maupun Pertamina sesuai dengan kewenangannya tidak melakukan perubahan harga Solar/Biosolar bersubsidi maupun Premium. Demikian juga harga bahan bakar khusus tidak mengalami perubahan untuk periode 15 Mei 2015. Kami harapkan informasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro dalam keterangan persnya, Jumat (15/5) dini hari.
Pemerintah pun beraksi atas pembatalan kenaikan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tidak mengetahui secara pasti pembatalan kenaikan harga tersebut. Menurut dia, aksi korporasi tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan, dalam hal ini Pertamina.
"Pertamax? Belum tahu saya," ujar dia yang ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Segera Kirim Surpres Pengganti Firli Bahuri ke DPR
Firli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya