Banyak perdebatan, pembahasan RUU Ormas molor
Merdeka.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas) berjalan alot di DPR, hingga masa akhir sidang III 2012-2013 belum juga selesai di Badan Legislasi.
Sejumlah fraksi partai politik di DPR belum sepakat terkait dengan isi di sejumlah pasal.
"Setelah reses dibahas ulang karena beberapa item yang tidak bisa dipakai. Berkaitan dengan redaksional," kata anggota Baleg DPR, Indra di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/4).
Selain itu, penetapan syarat azas pembentukan ormas juga masih diperdebatkan. Apakah azas tunggal, dalam hal ini merujuk Pancasila, atau multi azas.
Menurut Indra, penyelesaian pembahasan RUU Ormas bukan dipatok berdasarkan tanggal. Lebih penting dari itu, adalah upaya membuat UU yang berkualitas.
"PKS ingin menegaskan hal itu, kami meminta jangan dipaksakan. Yang dikejar kualitas," terang Indra.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPeneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya