Merdeka.com - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemukakan alasan kenapa dia lebih memilih jalur independen ketimbang melalui parpol untuk bertarung di Pilgub DKI 2017.

Blak-blakan, Ahok menyebut butuh uang Rp 26 miliar hanya untuk memulai kampanye dalam rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp 100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, bahwa memang untuk mengusung setiap calon membutuhkan dana. Namun dana tersebut bukanlah mahar politik.

"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi dan aktivasi partai. Namun itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau alokasi anggarannya. Pos anggaran aktivasi yang besar adalah untuk atribut kampanye, sosialisasi calon, uang saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih)," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (11/3).

‎Menurut anggota komisi XI DPR ini, ‎setiap calon saat fit and propertest di PDIP harus menjelaskan punya dana berapa. Lantas akan dipikirkan bersama bagaimana mencari solusi secara gotong-royongi bagi kurangnya dana untuk mengusung.

‎"Kita sudah punya template, apa pokok pos anggarannya ada semua," tuturnya.

Hendrawan juga menjelaskan bahwa dia sempat bertanggung jawab atas perolehan suara di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta. Hal tersebut saat mengusung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI yang lalu. Dia mengaku saat itu menghabiskan dana untuk sosialisasi sebesar Rp 67 juta. Maka dari itu, menurutnya meski lewat jalur independen, Ahok tetap butuh dana.

"Teman Ahok pun akan mengeluarkan biaya. Independen juga, tidak ada makan siang yang gratis," ungkapnya.

‎Hendrawan berujar, PDIP tidak memilih untuk mengusung calon yang hanya mengandalkan telah mengantongi banyak dana. "Tidak selalu, kan ditanya visimu apa. Kekuatan dan kelemahan," tandasnya.