Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo menilai berlebihan jika partainya diprediksi tak dapat ikut pilkada. Dia meyakini sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 26 Juli, pihaknya sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

"Terlalu dibesarkan jika dikatakan Golkar terancam tidak bisa ikut Pilkada. Belanda masih jauh. Kami yakin sebelum waktu pendaftaran Golkar sudah ada keputusan hukum yang tetap atau inkrah," kata Bambang Soesatyo saat dihubungi, Selasa (5/5).

Apalagi, kata Bamsoet saan akrabnya, DPR akan merevisi Undang Undang tentang Partai Politik dan Pilkada, sehingga Golkar tetap bisa berkiprah di pilkada serentak. Secara tersirat, dia menafsirkan revisi tersebut akan menguntungkan Golkar kubu Ical.

"Lagi pula kan DPR juga segera akan revisi Undang Undang Parpol dan Pilkada sebagai payung hukum bagi KPU untuk parpol yang sudah punya keputusan pengadilan namun belum inkrah karena ada upaya banding atau kasasi," kata dia.

Sebelumnya, secara tegas Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengingatkan kepada Golkar dan PPP untuk segera mengakhiri dualisme. Lantaran, jika kedua partai belum juga berdamai, maka berpotensi besar mendapatkan sanksi dilarang mengikuti pilkada serentak yang tahapan pertamanya akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2015.

"Jika tidak diselesaikan akan memicu konflik di bawah. Harus diselesaikan," kata Tedjo seusai mengikuti rapat koordinasi pilkada serentak di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).