Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan ada hal yang lebih penting dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kecurangan pemilu. Baginya, hal yang paling penting adalah mengungkap fakta dari tudingan kejanggalan dalam kasus meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Menurut saya yang lebih penting adalah mengungkap apakah ada keganjilan dari kematian petugas-petugas itu yang dituding ada kejanggalan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

"Tapi tidak ada keluarga yang komplain secara masif. Bahkan keluarga juga tidak ingin diautopsi karena menurut mereka kematiannya wajar karena ada riwayat kesehatan yang diderita," sambungnya.

Terkait pembentukan TPF, Bamsoet menyerahkan ke pemerintah. Semua itu, lanjutnya akan ditentukan dalam pertemuan Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kemarin sudah dibahas. Mereka menyerahkan kepada pemerintah untuk membentuk tim. Nanti akan sangat tergantung antara pertemuan pemerintah dengan Komisi II maupun KPU," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas tuduhan kecurangan dalam Pilpres 2019. Namun menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, TPF belum diperlukan.

"Enggak lah. Saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya," katanya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Menurut Arief, semua proses rekapitulasi sedang berlangsung dan sejauh ini berjalan lancar. Meski ditemukan sedikit kesalahan, KPU langsung memperbaiki.

"Semua masih berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain itu, terkait isu kecurangan Pemilu yang diembuskan kedua kubu paslon, Arief yakin publik tak akan bingung. Oleh karena itu, ia akan memberi keterangan dan edukasi yang benar.

Tak senada dengan Arief, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya mempersilakan siapapun membentuk TPF kecurangan Pemilu. Pihaknya juga bersedia hadir jika dipanggil untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu.

"Silakan. Itu sangat terbuka. Artinya, kalau KPU dimintai keterangan membuka data, membuka dokumen, untuk memperjelas situasinya seperti apa, kami siap," kata Hasyim di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).