Bambang protes Kapolri tak masukkan anggaran pemberantasan korupsi
Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Bambang Soesatyo mencecar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti saat rapat kerja lanjutan dengan pemerintah untuk membahas rancangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Bambang mengaku bingung dengan Jenderal Badrodin yang tak memasukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi di tubuh Polri.
"Interupsi pak ketua, saya mau nanya Kapolri Badrodin. Kenapa di anggaran 2016 Kapolri tak masukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, di sini tertulis hanya pemberantasan narkoba dan terorisme saja," kata Bambang di ruang sidang banggar, DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9)
Mendapat pertanyaan itu, Badrodin kemudian melihat kembali berkas-berkas yang dibawanya dalam rapat. Badrodin pun sempat bertanya pada Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang ikut hadir.
"Nanti akan kami tambahkan Pak," kata Badrodin singkat menjawab pertanyaan Bambang Soesatyo.
Untuk diketahui, anggaran Polri naik signifikan untuk Tahun Anggaran 2016. Jatah Korps Bhayangkara naik Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, menjadi Rp 57,1 triliun. Kenaikan yang didapat Polri adalah yang terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain.
Polri sebelumnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan kepada pemerintah. Ketika itu, Irjen Tito Karnavian menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) menyebut Polri menghendaki kenaikan tunjangan kinerja. Per Juni 2015, Polri baru mendapat 33 persen.
Tito mengatakan, jika tunjangan kinerja dinaikkan, kultur di Kepolisian berubah lebih baik. Menurutnya, saat ini banyak pejabat di Polri berebut jabatan untuk mendapat uang lebih.
Dia juga mengatakan, tunjangan-tunjangan lain juga dirasa masih kurang memadai. Salah satunya tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'
Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK
TKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKapolri Komitmen Dukung dan Amankan Pembangunan IKN: Kita Harap Mengubah Paradigma Jawasentris
Eks Kabareskim Polri ini berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaIncumbent Berguguran, DPR RI Dapil Banten II Dihuni Caleg Wajah Baru
Untuk gabungan suara partai politik ditambah caleg, PAN menduduki peringkat pertama yakni 244.983 Suara.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca Selengkapnya