Baleg DPR Janji akan Bertemu Buruh Bahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjamin keterbukaan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Supratman mengatakan, sudah banyak kelompok buruh yang meminta untuk audiensi.
"Justru yang paling banyak meminta audiensi adalah serikat pekerja (buruh)," ujar Supratman kepada wartawan, Jumat (20/3).
Supratman berjanji akan memenuhi permintaan para kelompok buruh untuk audiensi. Baleg segera menyusun jadwal dan mekanisme audiensi pada Senin, (6/4) mendatang.
"Kami di Baleg sudah menjanjikan akan bertemu dengan teman-teman serikat pekerja. Senin yang akan datang kami menyusun jadwal dan mekanisme uji publiknya. Termasuk dengan teman-teman media untuk meliput. Media harus mengawal ini," kata Politikus Gerindra itu.
Supratman tak menyebut kelompok buruh mana saja yang meminta audiensi. Dia bilang, ada beberapa kelompok buruh yang pernah melakukan audiensi dengan DPR. Dia menuturkan, semua kelompok buruh akan diundang kembali ke DPR.
"Semuanya. Ada yang sudah pernah audiensi tapi akan kita undang lagi. Ada yang blom sempat dilakukan. Jadi semua kelompok pekerja akan kita undang untuk didengar aspirasinya," kata Supratman.
Sebelumnya, DPR RI menyepakati pembahasan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk diserahkan ke Badan Legislasi DPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
"Surat R06/Pres/202/2020 tanggal 7 Februari 2020 berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 1 April 2020 dan telah disepakati untuk dilanjutkan ke tingkat badan legislasi," ucap Azis, Kamis (1/4).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnya