Merdeka.com - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meminta rancangan peraturan DPR tentang peliputan pers di DPR untuk segera disahkan menjadi peraturan DPR. Hal itu pun akhirnya disetujui dalam rapat paripurna hari ini.

"Laporan ini merupakan hasil tindak lanjut. Dari keputusan Rapat Paripurna tanggal 5 Febuari 2013 yang telah di sempurnakan," ujar Pimpinan BURT DPR Indrawati Sukadis dalam sidang paripurna, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (2/4).

Indrawati mengatakan, penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan tentang Peliputan Pers di DPR telah melibatkan seluruh fraksi untuk diminta masukan dan saran, serta pandangannya.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan DPR tentang peliputan pers tersebut, BURT bersama Setjen DPR telah melakukan pembahasan dan pedalaman dengan melibatkan Asosiasi Profesi Wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, ATVSI, AJI, IJTI dan Koordinat Wartawan DPR, melalui beberapa kali rapat dan workshop serta memutuskan bahwa peliputan pers di DPR perlu diatur dalam suatu tata tertib.

"Rapat sepakat bahwa hasil penyempurnaan segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Konsultansi pada tanggal 18 Maret 2013. Selain itu, hasil penyempurnaan secara tertulis juga telah di sampaikan kepada anggota DPR RI yang menyampaikan interupsi dalam rapat pada tanggal 5 Febuari 2013," ungkap dia.

Kemudian, sambung dia, Rapat Konsultansi tanggal 18 Maret 2013 telah menyepakati bahwa pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi menerima dan menyetujui hasil penyempurnaan tersebut untuk dilaporkan kembali dalam Rapat Paripurna.

Setelah rancangan peraturan peliputan pers di DPR disampaikan dalam rapat paripurna oleh BURT, pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Pramono Anung menanyakan kepada anggota DPR apakah laporan BURT dapat diterima atau UU tersebut dan dapat disetujui. Tak lama, anggota DPR kompak menyatakan setuju.