Arteria Minta Kabareskrim Cari Netizen yang Sebut DPR Enggan Bongkar Kasus
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menegaskan pihaknya tidak alergi untuk membongkar kasus. Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
"Saya Komisi III tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus Pak. Yang disebutkan tadi abang saya, Pak Misbakhun, emas, kami yang bongkar Pak, saya Pak. Enggak ada di kita, ini yang punya niatan buruk di dunia sana, di publik luar sana. Di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti," kata Arteria di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3).
Ia pun meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang hadir dalam rapat tersebut untuk bergerak mencari akun-akun tersebut. "Makanya Pak Kaba, Sibernya jalan Pak, yang main itu siapa, akunnya saya sudah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu, saya mohon nanti dicek, pastinya kita support," ujarnya.
"Tapi harus ada cara yang benar, aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara Pak, ya harus kita hormati," sambungnya.
Apabila caranya itu dianggap salah, ia pun ingin agar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Terlepas caranya, kalau caranya saya keliru, Prof laporkan saya ke MKD, laporkan lah. Tapi saya juga berusaha untuk disiplin, enggak pernah saya ngomong, ngomongin Bapak ini saya enggak pernah," pungkasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPara perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaRSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.
Baca Selengkapnya