Merdeka.com - KPU Kota Tangerang mengumumkan harta kekayaan para pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang 2013-2018 yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari lima pasangan calon, harta kekayaan yang paling besar adalah calon wali kota nomor urut 5 yang masih menjabat sebagai wakil wali kota Tangerang, Arief R Wismansyah sebesar Rp 10.593.191.427. Sementara yang terkecil adalah calon wakil wali kota nomor urut 2 yang juga ketua DPD PKS Kota Tangerang Hilmi Fuad sebesar Rp 560.827.794.

Sementara pendamping Arief, yakni Sachrudin mantan Camat Pinang, memiliki harta kekayaan Rp 2.839.620.894. Untuk pasangan Hilmi, Abdul Syukur Ketua DPD II Golkar Kota Tangerang harta kekayaannya mencapai Rp 1.218.550.189.

Kekayaan calon wali kota nomor urut 1, Harry Mulya Zein mantan Sekda Kota Tangerang sebesar Rp 939.548.370. Wakilnya Iskandar Zulkarnain, Ketua DPC PPP Kota Tangerang, Rp 1.076.350.000.

Pasangan nomor urut 3, Deddy S Gumelar alias Miing, Anggota DPR Komisi X sebesar Rp 9.522.963.852, sementara wakilnya Suratno Abubakar, Ketua DPD PAN Kota Tangerang Rp 1.184.558.000.

Pasangan nomor urut 4, Ahmad Marju Kodri (AMK), Dirut PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Rp 8.523.000.000 dan wakilnya Gatot Suprijanto, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Rp 5.497.158.625.

"LHKPN ini dikeluarkan KPK pada Rabu (21/8), sekitar pukul 14.31 WIB. Harta kekayaan pasangan calon ini selanjutnya kita umumkan berdasarkan surat edaran KPK No SE-015/12/2009 tentang petunjuk teknis penyampaian dan pengumuman laporan harta kekayaan dalam proses pilkada kepala daerah," kata Ketua Pokja Kampanye KPU Banten Syaiful Bahri, Kamis (22/8).

Sementara itu, KPU Banten berharap petugas KPPS di Pilkada Kota Tangerang tidak berpihak pada salah satu calon. Sebab, hal itu dapat menyulut adanya provokasi massa dari pasangan calon untuk berupaya agar Pilkada yang akan digelar pada 31 Agustus 2013 besok digagalkan.

"Pengalaman saya di Cilegon, karena ketidakcermatan petugas KPPS. Pengetahuan saksi yang minim antar saksi calon yang lain juga bisa jadi masalah. KPPS tidak boleh terlalu berlebihan terang-terangan dan terbukti memihak. Saya tidak bisa menjamin bisa kondusif jika seperti itu. Tetapi saya percaya, melihat para pemimpin calon di sini, tak akan ricuh," ujarnya.

KPU juga meminta publik tidak terlalu mempersoalkan perubahan dalam Pilkada soal ketiadaan kartu pemilih. "Era-nya Syafril memang ditiadakan untuk mengirit dana. Jadi kartu pemilih diganti dengan C6 atau formulir pemilih. Soal pertanyaan lain-lain, saya tidak tahu. Seandainya saya jadi Syafril, saya akan jawab. Tetapi karena kita mengambil alih, kita harus hormati maksud dan tujuannya," terangnya.

Syaiful juga mengatakan, sebenarnya pada Pemilu 2009 juga tidak ada kartu pemilih. "Jadi kalau bicara tradisi, memang pada 2009 lalu tidak ada. Kecuali pada Pilgub kemarin ada," katanya.