Apa pentingnya DPRD bikin Pansus Monorail
Merdeka.com - Setelah sekian lama proyek monorail menggantung, akhirnya kini proyek itu akan direalisasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Rencana pembangunan monorail ini terus dikembangkan oleh PT Jakarta Monorail (JM). Selain itu, setelah sebulan lebih diadakan pameran Jakarta Monorail akhirnya pemprov memutuskan nama untuk transportasi tersebut, yaitu Jakarta Eco Transport Monorail (JET).
Terkait masalah monorail ini, DPRD DKI Jakarta akan membuat Panitia Khusus (Pansus) Monorail. Tujuannya untuk mengawasi proyek yang rencananya akan dikerjakan oleh swasta, salah satunya PT JM. Selain itu, pansus dibentuk agar proyek monorail tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena menurut DPRD di negara lain, Kuala Lumpur dan Sydney (Australia) misalnya, proyek monorail itu digarap pemerintah.
"Jangan sampai monorail menggunakan dana APBD. Karena negara besar lainnya mengangkat bendera putih maka diambil alih oleh pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7).
Menurut Sani, pansus monorail ini nanti akan menyoroti tiga hal; masalah legalitas, pembiayaan, dan operasional. Sani menjelaskan dari segi legalitas juga harus dibahas, karena jalur monorail belum semuanya tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2030.
Apalagi aspek pembiayaan juga harus diketahui apakah akan disubsidi menggunakan APBD jika pengerjaan proyek itu gagal digarap oleh swasta. Sebab proyek tersebut sama sekali tidak tender dan tidak meminta persetujuan kepada DPRD. Selain itu, ketiga aspek operasional tersebut terkait oleh penggunaan produk dari China untuk kereta monorail. Padahal kondisi negara sedang krisis, lebih baik menggunakan produk dalam negeri.
"Kenapa pilih dari China, negara lagi krisis begini, bagusnya menggunakan produk dalam negeri supaya ada income masuk, pajak masuk, membuka lapangan pekerjaan. Adhi Karya saja pakai produk dalam negeri," ujarnya.
Selain itu, Sani juga mengungkap telah dua kali mengundang Jakarta Monorail sebagai pemegang proyek, tetapi selalu tidak dipenuhi. Padahal pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai tiga aspek operasional.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malah berkomentar sembari menyindir apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif tersebut. "Bagus. Pansus-pansus kalau itu kerjanya DPRD memang suka pansus, bagus dong. Pansus terus saja," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/7).
Sewaktu menjadi anggota DPRD Belitung Timur dan Anggota Komisi II DPR RI, dulu Ahok juga mengaku sering membentuk pansus untuk setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah (eksekutif). Biasanya, pembentukan pansus memang akan mendatangkan honor bagi anggotanya. "Ya kan biar dapat honor, pansus ada honor kan," kata Ahok sembari tertawa.
Nah, jika memang ingin mendapatkan honor tambahan, apa pentingnya DPRD bikin Pansus Monorail?
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan pembangunan MRT Fase 2A sudah mencapai 28,4 persen atau lebih dari yang ditargetkannya.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaIni alasan Pemerintah gandeng kontraktor Jepang selesaikan proyek MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memprediksi jumlah pendatang tahun ini akan turun
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPerjalanan dinas tersebut membawa misi membahas kerja sama di sektor perkeretaapian dan penerbangan.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya memulangkan 16 pendemo yang ditangkap saat demo berujung ricuh di depan KPU dan DPR/MPR RI
Baca SelengkapnyaProyek pembangunan North-South Commuter Railway yang berlokasi di Filipina ini dikerjakan oleh perusahaan joint venture BUMN konstruksi RI.
Baca SelengkapnyaHary Tanoesoedibjo (HT) mengaku hanya untuk melihat dan memantau langsung proses penyidikan
Baca Selengkapnya