Merdeka.com - Partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) di DPR membentuk pimpinan DPR tandingan. Hal itu sebagai wujud protes akibat Koalisi Merah Putih (KMP) menyapu bersih pimpinan komisi di DPR.

Direktur riset SMRC Djayadi Hanan menyatakan kegaduhan politik di DPR oleh dua kubu ini akan berefek pada kinerja internal badan legislatif ke depan. Namun, konflik politik di DPR tak kan mempengaruhi kinerja Pemerintahan Jokowi secara langsung.

"Sikap menang-menangan ini akan menghambat kerja DPR sendiri. Itu belum pasti menghambat kinerja eksekutif, karena pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis tanpa DPR," kata Djayadi saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (29/10).

Dia menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut maka akan memperburuk citra DPR di mata rakyat. Anggota DPR pun tak akan dapat bekerja dengan optimal akibat konflik itu.

"Kalau kegaduhan terus berlanjut, mereka akan dihukum rakyat dan merugi sendiri. Kerugian DPR baik pada kinerja yang macet maupun citra," terang dia.

Masih menurutnya, konflik yang seolah-olah tak berujung antar dua kelompok di DPR adalah akibat adanya celah kebijakan dalam peraturan pengajuan calon pimpinan komisi. Pimpinan komisi dalam peraturan itu harus diajukan oleh enam fraksi partai politik di DPR.

"Celah yang dapat digugat adalah syarat pengajuan paket pimpinan komisi oleh enam fraksi. Di sini ada PPP yang belum jelas mana yang berhak untuk mewakili, mundurkan dulu waktunya, biarkan mereka menyelesaikan masalah agar pemilihan tercapai musyawarah mufakat," ujar dia.

Selain itu, dia menyarankan agar pimpinan DPR lebih bijaksana lagi guna memediasi dua kelompok yang bersitegang di parlemen. Hasil mediasi itu harus dipatuhi oleh semua fraksi di DPR.

"Sebaiknya pimpinan DPR lobi dan konsultasi ke masing-masing pimpinan fraksi untuk mencari titik temu. Habis itu disepakati bagaimana memutuskan proses pemilihan pimpinan dan setelah sepakat semua fraksi harus mengajukan nama-nama" pungkas dia.