Merdeka.com - Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong telah melaksanakan hak pilihnya pada 30 Maret lalu dengan mendatangi TPS di Victoria Park Hong Kong. Sayangnya, beberapa TKI yang datang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, padahal mereka sudah menjadi TKI sejak tahun 1999.

Migrant Care, yang menjadi salah satu pemantau Pemilu 2014 menilai early voting merupakan sejarah baru dalam demokrasi di Indonesia. WNI di luar negeri melaksanakan pemilu lebih awal, yaitu 30 Maret-6 April 2014. Terobosan KPU ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi buruh WNI di luar negeri termasuk para buruh migran yang dari pemilu ke pemilu selalu rendah.

Di Hong Kong, Pemilu pendahuluan diselenggarakan di Victoria Park, area publik yang selama ini menjadi tempat kumpul buruh migran Indonesia pada hari Minggu, dan juga merupakan yang pertama kalinya Pemilu di luar negeri jemput pemilih. Pada Pemilu 2009, partisipasi buruh migran di luar negeri masih rendah, 22% (324.868) dari DPTLN 1,475.847 pemilih.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menjelaskan, pada Pemilu Legislatif 2014, DPT Hong Kong mencapai 117.065 pemilih. Dari DPT tersebut 14.800 pemilih telah memberikan konfirmasi akan memilih dengan pos, sementara sisanya 102.265 akan memilih secara langsung melalui TPS di Victoria Park. PPLN Hong Kong menyediakan 13 TPS di Victoria Park. TPS di Victoria Park dibuka pukul 09.00 waktu Hong Kong, namun buruh migran sudah mulai mengantre di pintu masuk TPS sejak pukul 08.30.

"Migrant Care mengapresiasi inisiatif KJRI Hong Kong yang berhasil meyakinkan Pemerintah Hong Kong yang mengizinkan pendirian TPS di ruang publik Victoria Park Hong Kong yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (1/4).

Antusiasme buruh migran yang akan menggunakan hak politiknya pada early voting tampak pada antrean yang mengular sejak pagi, tidak hanya bagi yang telah terdaftar tetapi juga bagi yang belum terdaftar. "Selama ini mereka menilai anggota legislatif yang terpilih dari suara buruh migran hampir seluruhnya tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dan tidak aspiratif pada kebutuhan buruh migran," ujar Anis.

Di tengah euforia dan antusiasme pemilih di Hong Kong, Migrant Care masih menemukan berbagai masalah terkait persiapan pemilu seperti masih banyak buruh migran Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih, padahal keberadaan mereka di Hong Kong sudah 5-10 tahun di negara ini.

Kemudian, banyak yang telah terdaftar, tetapi masih ada ketidaksesuaian data dengan DPT yang ada di meja registrasi Panitia Pemilih Luar Negeri di Hong Kong dan masalah lainnya adalah banyak buruh migran yang terdaftar secara ganda.

Migrant CARE menerima laporan dari para buruh migran Indonesia yang sebenarnya sangat antusias mengikuti pemilu namun tak bisa menjalankan hak politiknya karena namanya tidak terdaftar di DPT. Beberapa di antaranya bahkan juga tidak mendapatkan hak pilihnya sejak Pemilu 2004, 2009 dan pemilu kali ini. Pengalaman ini disampaikan oleh Nurhayati, buruh migran Indonesia asal Malang yang bekerja di Hong Kong sejak tahun 1999.

Hingga TPS ditutup, hanya sekitar 7.000 pemilih yang menggunakan hak politiknya. Dari angka tersebut, mereka yang tidak terdaftar dan menggunakan hak pilihnya mencapai sekitar 4.000 orang, dan sisanya atau 3.000 orang adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

"Artinya, pemilih yang ada dalam DPT jauh lebih kecil. Kondisi ini menandai bahwa mekanisme pemilihan langsung di public area belum bisa berjalan efektif dan belum dapat meningkatkan partisipasi buruh migran secara signifikan karena belum di support dengan sosialisasi yang memadai dari PPLN. Kondisi ini juga memungkinkan suatu perkiraan di mana validitas DPTLN Hong Kong yang mencapai 117.065 juga dipertanyakan," jelasnya.

Pantauan Migrant Care juga memperlihatkan sisa logistik Pemilu (surat suara) masih sangat besar jumlahnya sehingga harus dipastikan tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan penggelembungan suara.

Anis mengatakan, Migrant Care mendesak PPLN Hong Kong, KPU dan Bawaslu melakukan perbaikan dan validasi terhadap DPT Hong Kong untuk Pilpres bulan Juli mendatang.

KPU juga diminta memperkuat sosialisasi seputar kepemiluan secara aktif di lokasi-lokasi yang menjadi area kumpul buruh migran serta memaksimalkan sosial media, seperti website dan Facebook KJRI Hong Kong untuk mensosialisasikan Pilpres yang akan berlangsung pada bulan Juli 2014.

Kepada Panwas Hong Kong dan Bawaslu, Migrant Care meminta kedua pihak itu harus memastikan bahwa sisa logistik pemilu (surat suara) yang masih sangat besar jumlahnya harus dipastikan aman dan tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan penggelembungan suara.

"Panwas Hong Kong dan Bawaslu RI juga harus memastikan surat suara yang telah di coblos, dalam kondisi aman hingga penghitungan suara tanggal 9 April mendatang," pungkas Anis.