Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anis klaim UU yang dihasilkan DPR buat Indonesia lebih baik

Anis klaim UU yang dihasilkan DPR buat Indonesia lebih baik gedung dpr. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Tanggal 29 Agustus besok, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) genap berusia 67 tahun. Di usia yang sangat matang ini, Wakil Ketua DPR Anis Matta berharap lembaga legislatif terus berdiri semakin kuat.

Lebih dari itu, Anis mengklaim bahwa produk DPR berupa undang-undang yang dihasilkan sepanjang tahun ini sudah mampu mengubah wajah negara ini di semua lini.

"Secara makro DPR punya satu politik yang kuat. Kedua, DPR sepanjang reformasi yang merubah wajah publik secara keseluruhan," klaim Anis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Meski sudah menghasilkan beberapa UU, dia mengaku kerja DPR belum maksimal. Sebab, proses legislasi tidak seutuhnya ranah DPR.

"Sepertinya masalah anggaran, yang tidak bisa diputuskan oleh DPR," katanya.

Prosedur penganggaran di DPR, dinilainya sudah bagus dan terbuka. Diakuinya DPR kini semakin transparan.

"Sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik adalah bukan prosesnya melainkan lebih pada ke mana aliran uang itu digunakan. Itu lah yang baru diungkap ke publik dari media," terang Anis.

Terkait banyaknya anggota DPR yang terseret kasus hukum, Sekjen PKS ini menegaskan perbuatan itu adalah persoalan individu bukan lembaga. Malah Anis berpendapat, melihat banyaknya anggota DPR yang diproses hukum karena tersangkut kasus korupsi cukup menunjukkan bahwa penegak hukum berjalan dengan baik.

"Menurut saya proses hukum berjalan dengan baik sehingga tidak ada orang sakti di lembaga manapun," jelasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?

Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?

Indra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya