Merdeka.com - Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), Guspardi Gaus meminta pemerintah dapat transparan terkait penanganan status penataan dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota baru. Pasalnya, status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota cukup beragam seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), tanah adat dan lain sebagainya.

"Terkait masalah pertanahan dalam RUU IKN diharapkan keterbukaan Pemerintah terkait dengan penataan dan pengelolaan pertanahan, seperti status tanah, dan lain sebagainya. Hal ini mengingat status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) cukup beragam, mulai hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), tanah adat dan lain sebagainya," katanya di Jakarta, Rabu (19/1).

Dia menyatakan, hal itu penting agar tidak memunculkan persoalan baru baik di bidang sosial dan ekonomi di kemudian hari. Begitu juga terkait penataan ruang di wilayah IKN.

“Pemerintah mesti memperhatikan secara serius perihal penataan tata ruang dan lingkungan," ujar anggota komisi II DPR RI ini.

lebih lanjut, Guspardi mengapresiasi anggota pansus RIUU IKN yang telah mendukung dan menyetujui usul Fraksi PAN tentang ditambahkan dan dicantumkannya frasa azas "Ketuhanan" dalam RUU IKN. Sebab, azas ini penting untuk dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan perundang undangan, khususnya RUU Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).

"Begitu juga tentang azas dalam pelaksanaan Pembangunan Fraksi PAN juga menambahkan frasa "Keadilan" dalam RUU IKN," tutup politisi PAN itu.