Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengungkapkan alasannya memilih anggota TNI sebagai bantuan pengamanannya. Dia ingin mencegah konflik kepentingan dengan kepolisian jika anggota polisi menjaga keamanannya.

Hillary mengaku kerap vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara. Di antaranya kasus-kasus kriminal. Maka, bantuan keamanan tanpa polisi guna mencegah adanya konflik kepentingan.

"Saya belum pernah minta ke polisi untuk pengamanan, tapi karena saya bilang, saya sering banyak membantu mengawal kasus di kepolisian. Jadi untuk mencegah conflictof interest saja, jangan sampai nanti salah paham atau apa, mencegah conflict of interest aja," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/11).

"Karena saya kan memang banyak bantu masyarakat Sulut di kepolisian. Jadi untuk mencegah conflict of interest. Jadi saya lebih nyaman dari TNI," tambahnya.

Hillary yang duduk di Komisi I DPR juga bisa lebih mudah berkomunikasi dengan TNI. Diketahui, salah satu mitra kerja komisi I DPR adalah Tentara Nasional Indonesia.

"Kan kebetulan saya mitra (TNI). Jadi komunikasinya lebih mudah," ungkap politisi NasDem itu.

Hillary menjelaskan, pengamanan anggota TNI untuk instansi lain diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pertahanan nomor 85 tahun 2014 tentang Tenaga Profesi Prajurit Tentara Nasional yang bertugas di luar instansi Kementerian Pertahanan dan TNI yang tertulis dalam pasal 2.

Disitu, disebutkan prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah, instansi non pemerintah, atau mandiri.

"Jadi tadi itu saya kirim aturannya, Permen itu ada namanya tugas luar permintaan, bantuan khusus, BKO (Bawah Kendali Operasi)," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa anggota dewan mempunyai hak protokoler. Biasanya wakil rakyat memiliki pengawal pribadi dari kepolisian.

"Anggota DPR itu mempunyai hak protokoler dan diambil biasanya ada staf atau Walpri dari kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, jika Hillary memilih anggota TNI ketimbang polisi adalah hal wajar. Terlebih, mitra komisi I DPR adalah TNI.

"Mungkin karena dari anggota Komisi I, mungkin ada kebijakan sendiri dari pimpinan Angkatan Darat sebagai mitra komisi I dan itu tidak melanggar tata tertib di DPR," katanya.

Surat Permintaaan Ajudan

Sebelumnya beredar surat telegram Seleksi Prajurit menjadi ajudan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut bernomor: ST/3274/202, tertanggal 25 November 2021.

ST yang ditandatangani Asper KASAD Mayjend Wawan ditujukan kepada Pangkostrad dan Danjen Kopassus, dan ditembuskan ke Kasad, Wakasad, Irjenad, Aspers Panglima TNI berisikan permintaan pengiriman prajurit untuk diseleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan pribadi anggota DPR Hillary Brigitta.

©istimewa

Dalam surat telegram itu tertulis, perintah meminta nama personel, tanggal lahir lengkap dan kesatuan, dengan syarat belum menikah, memiliki motivasi KMA yang tinggi, pangkat Sertu, usia 24-27 tahun, sehat jasmani rohani, cekatan, tidak menjalani proses hukuman, solutif dan cakap serta mampu bekerja sama dalam tim untuk dikirim paling lambat 1 Desember 2021 pukul 14:00 WIB melalui faximile No. 021-3801077 atau email: spaban.lx.binsahlun@gmail.com TTK.