PPP saat ini tidak memiliki pengaruh dan daya tawar di Koalisi Ganjar-Mahfud.
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengambil langkah untuk merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika telah ditetapkan sebagai pemenangan di Pilpres 2024 nanti.
Sebab, Dedi menyebut posisi PPP saat ini tidak memiliki pengaruh dan daya tawar usai bergabung dalam koalisi partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"PPP hari ini menjadi Partai paling tidak berpengaruh, sehingga dia tidak punya daya tawar apapun, itulah sebab PPP akan berupaya merapat ke kekuasaan bahkan tanpa di minta," kata Dedi, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/2).
Selain itu, menurutnya PPP menjadi salah satu partai yang tak memiliki kemandirian dalam menentukan langkah politik. Sehingga, Dedi berpandangan PPP akan bergabung dengan koalisi pemerintahan bahkan tanpa diminta sekalipun.
"Dan ini bukan soal terhormat atau tidak, ini lebih pada soal PPP memang tidak miliki kemandirian dalam keputusan politiknya untuk saat ini," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Terlebih, Sandiaga mengatakan saat ini PPP berada di koalisi pemerintahan dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wakil menteri, ada stafsus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Januari 2024.
Dia mengaku sangat terhormat apabila diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sandiaga menilai alangkah lebih baik bagi PPP apabila ikut aktif membangun Indonesia bersama pemerintah.
"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," ujarnya.
Kendati begitu, kata Sandiaga, PPP harus melalui sejumlah proses untuk menentukan apakah akan menjadi koalisi atau oposisi di pemerintahan berikutnya. Salah satunya, dengan menggelar Rapimnas.
"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya. Tapi pada intinya kita berharap, dan saya baru kembali juga dari Australia, dari India, semua memberikan apresiasi. Kita bisa menyelenggarakan Pemilu yang salah satu Pemilu terbesar di dunia kalau tidak salah ketiga terbesar demokrasi dunia dapat berlangsung lancar dan damai," jelas Sandiaga.
PPP saat ini tidak memiliki pengaruh dan daya tawar di Koalisi Ganjar-Mahfud.
Namun, hal itu berbanding terbalik dengan suara PDI Perjuangan yang tinggi pada Pemilu 2024 ini
Baca Selengkapnya
Meski tidak cocok dengan PDIP, masyarakat tetap bisa memilih Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Plt Ketum PPP Mardiono menilai penampilan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo sangat baik dalam debat Capres
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan gugatan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.
Baca Selengkapnya
Perolehan suara Ganjar-Mahfud berdasarkan quick count seperti PDIP yang mencapai sekitar 17 persen.
Baca Selengkapnya
PPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Suara Ganjar-Mahfud hanya mendapati 16,46 persen. Tertinggal jauh dari paslon Anies-Cak Imin 25,38% dan Prabowo-Gibran 58,17%
Baca Selengkapnya
Hal terpenting dilakukan adalah terus bergerak ke bawah berkampanye.
Baca Selengkapnya
Mereka akan mensosialisasikan lima program unggulan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi