Merdeka.com - Beredarnya soal Ujian Nasional (UN) yang memasukkan profil bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo ( Jokowi ) disebut sebagai hal yang menjijikkan. Pernyataan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan.

Anak buah Prabowo Subianto ini menjelaskan, seharusnya unsur politik tidak dimasukkan ke dalam soal ujian. "Kepada siswa jangan dikotori politik-politik praktis. Itu menjijikkan. Itu kampungan. Baik yang bersangkutan ( Jokowi ) maupun timnya. Kami di Gerindra menghindari itu," kata Fadli di Jakarta, Rabu (16/4).

Pada soal UN itu juga disinggung bahwa Jokowi merupakan orang yang jujur. Menanggapi hal itu, Fadli pun makin meradang. Dia bahkan mempertanyakan soal kejujuran Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya kira hal tersebut memprihatinkan, disebut orang itu jujur, dari mana mereka bisa menyimpulkan padahal kejujurannya masih diragukan, saya kira seharusnya jangan dikotori dengan politik praktis, cara kampungan itu namanya," tegas keponakan penyair Taufiq Ismail ini.

Fadli berharap pihak yang terkait mau mengusut tuntas permasalahan ini, sehingga bisa terkuak siapa pelaku yang dengan sengaja membuat soal seperti itu. "Perlu investigasi guna mengetahui siapa yang menyisipkan nama tersebut di soal ujian tersebut,"katanya.

Seperti diberitakan, Jokowi menduga kemunculan profilnya dalam materi soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah politis. Dia merasa dijebak.

"Jangan sampai pertanyaan atau materi di UN hanya untuk menjelekkan Jokowi yang mempersepsikan yang membikin saya. Tapi bagaimana? Saya tidak pada posisi ini," jelas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyatakan pembuatan soal Ujian Nasional 2014 sudah berlangsung sejak Juli 2013. Musliar mengatakan soal UN dibuat oleh tim yang terdiri dari unsur akademisi, guru dan Kemdikbud, namun personel tim dirahasiakan.

"Soal dibuat pada periode Juli-Oktober 2013, kemudian dimasukkan ke bank data Kemdikbud. Pada November-Desember, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama perguruan tinggi melakukan validasi soal," kata Musliar.

Selanjutnya, kata dia, pada Februari 2014 master soal diserahkan ke percetakan. Tak ada hubungan dengan pencapresan Jokowi yang baru dimulai bulan Maret 2014.

Menurut Musliar, penyusunan soal telah ada prosedur operasional standar (POS) yang dipenuhi sehingga bila ada soal yang dinilai tidak pas maka pihaknya menganggap sebagai musibah.

"Kami benar-benar mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari munculnya materi tentang Jokowi pada soal nomor 13 dan 14 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Artinya, ke depan kami akan mengkaji terkait kisi-kisi dalam penyusunan soal," kata Musliar.