Merdeka.com - Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari dua kabupaten di Pulau Madura yang kini menerapkan politik dinasti. Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Bangkalan.

Di Pamekasan, Bupati Pamekasan dijabat oleh Achmad Syafii, sedangkan Ketua DPRD adalah adik kandungnya yang bernama Halili. Sedangkan di Bangkalan pimpinan eksekutif dan legislatif dijabat oleh anak-bapak, yakni Moh Makmun Ibnu Fuad selaku bupati dan bapaknya selaku Ketua DPRD Fuad Amin Imron.

Dalam sebuah kasus, Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Halili, membantah kebijakan melarang kelompok masyarakat dan organisasi keagamaan ke lembaga itu untuk melindungi kekuasaan kakaknya, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

"Itu sama sekali tidak benar," kata Halili kepada Antara seusai menemui pengunjuk rasa dari berbagai organisasi kemasyarakatan, LSM dan mahasiswa Pamekasan yang memprotes kebijakan Ketua Sementara DPRD Halili itu di kantor DPRD setempat, Rabu (24/9).

Penilaian masyarakat atas kebijakan yang dibuat dirinya terkait pelarangan audiensi dan membatasi penyampaian aspirasi bahwa hal itu untuk melindungi kebijakan kakaknya Achmad Syafii, terlalu berlebihan.

Ketua Sementara DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga sempat bersumpah selama membuat aturan tersebut, dirinya tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan kakaknya yang kini menjabat sebagai Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

"Demi Allah, saya tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan kakak selama aturan pelarangan audiensi ini dibuat," tegasnya dikutip antara.

Oleh karenanya, sambung Halili, persoalan larangan audiensi yang kini menuai protes banyak kalangan di Pamekasan itu, agar tidak dikaitkan dengan kakaknya selaku Bupati Pamekasan.

Halili juga mengakui, pembuatan larangan tentang audiensi dan penyampaian aspirasi itu, memang tanpa persetujuan semua anggota DPRD Pamekasan meski aturan itu berhubungan dengan masyarakat luas.

"Soalnya yang menjadi fokus perhatian saya adalah regulasi di internal dewan, yakni terkait dengan administrasi di bagian kesekretariatan DPRD Pamekasan," kata Halili.

Halili juga mengakui, tidak mengetahui jika kebijakannya itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni undang-undang dan UUD 1945.

"Makanya, aturan itu saya cabut hari ini, karena banyak diprotes masyarakat. Tapi sekali lagi, aturan yang saya buat tidak ada kaitannya dengan posisi kakak selaku Bupati Pamekasan," terang Halili.